#sastra-pembebasan# [Opini] Long March 1000 km Dan Langkah Maju Gerakan Tani

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

#sastra-pembebasan# [Opini] Long March 1000 km Dan Langkah Maju Gerakan Tani

ulfha_raz
Long March 1000 km Dan Langkah Maju Gerakan Tani
Selasa, 18 Desember 2012 | Opini | Berdikari Online
Derap langkah imperialisme di Indonesia makin bergemuruh. Sektor
pertanian, yang menghidupi sekitar 44% rakyat Indonesia, telah
diterjangnya. Ini membawa malapetaka yang begitu mengerikan: 64% orang
miskin tinggal di daerah pedesaan.
Imperialisme sedang mengobrak-abrik sektor pertanian. Proyek ini
dijalankan melalui dua jalan utama. Pertama, penghancuran produksi
pertanian lokal melalui kebijakan liberalisasi impor dan penghapusan
subsidi. Kedua, privatisasi tanah secara massif untuk kebutuhan
korporasi.
Keadaan itu memicu apa yang disebut de-peasantization, yakni fenomena
petani atau rumah tangga petani telah kehilangan kapasitas mereka
sebagai produsen atau unit ekonomi. Akibatnya, pekerjaan sebagai petani
tidak lagi sanggup menghidupi rakyat di pedesaan. Mereka kemudian
beralih menjadi pekerja informal di perkotaan atau buruh migrant di luar
negeri.
Ini membawa konsekuensi sangat buruk: produksi pangan Indonesia makin
anjlok. Dan, seiring dengan proses itu, Indonesia makin kehilangan
kemampuannya untuk melakukan swasembada pangan. Akibatnya, Indonesia pun
makin bergantung pada impor pangan. Saat ini, impor kebutuhan pangan
Indonesia mencapai 65-80% dari total kebutuhan nasional.
Konflik Agraria
Salah satu wujud imperialisme di sektor agraria adalah praktek
privatisasi tanah yang makin massif. Di sini, proses penguasaan dan
pemanfaatan tanah makin terkonsentrasi dan tersentralisasi di tangan
korporasi. Ini membawa konsekuensi lanjutan: ketimpangan kepemilikan
lahan. (lihat ulasan berdikari online). Fungsi sosial tanah pun
dihilangkan. Dalam banyak kasus, fungsi tanah semakin mengarah pada
proses akumulasi keuntungan.
Namun, dapat disimpulkan, bahwa hampir semua proses pengalihan
kepemilikan tanah dari rakyat ke tangan segelintir korporasi itu melalui
proses perampasan dan kekerasan—Karl Marx menyebut proses ini
sebagai bentuk akumulasi primitif, sesuatu yang mestinya hanya terjadi
di masa kapitalisme awal.
Akibatnya, konflik agraria pun meletus di berbagai daerah. Catatan
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada tahun 2011 menyebutkan bahwa
terdapat 163 konflik agraria di seluruh Indonesia, yang melibatkan
69.975 keluarga petani. Dan sedikitnya 22 nyawa petani melayang akibat
konflik tersebut. Belum lagi, ada ribuan petani mengalami
"kriminalisasi" di seluruh Indonesia.
Perlawanan Petani Jambi
Catatan KPA menyebutkan, dalam hal jumlah konflik agraria, provinsi
Jambi masuk kategori lima besar di Indonesia. Banyak diantara konflik
agraria itu sudah berlangsung sejak lama.
Konflik agraria yang menimpa Suku Anak Dalam (SAD) 113, misalnya, sudah
terjadi sejak tahun 1986. Saat itu, PT. Bangun Desa Utama (BDU), yang
mendapat ijin Hak Guna Usaha (HGU), langsung merampas tanah adat milik
SAD dan menghancurkan pemukiman mereka.
Begitu juga dengan konflik agraria yang menimpa petani Kunangan Jaya II
(Batanghari) dan Mekar Jaya (Sarolangun). Kehidupan petani Kunangan Jaya
mulai terusik ketika PT. Asialog mendapat ijin HPH untuk mengelola hutan
seluas 72.000 ha di kawasan tersebut. Ironisnya, begitu ijin HPH PT.
Asialog berakhir, datang lagi perusahaan lain, yakni PT. Agro Nusa Alam
Sejahtera dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), melanjutkan
praktek perampasan lahan rakyat di kawasan itu.
Sedangkan petani Mekar Jaya, Kabupaten Sarolangun, harus berjibaku
melawan dua perusahaan sekaligus, yakni PT. Agronusa Alam Sejahtera dan
PT. Wanakasita Nusantara, yang hendak merampas lahan milik mereka. Tak
hanya itu, pemukiman warga Mekar Jaya juga terancam digusur oleh
perusahaan tersebut.
Perjuangan petani sudah berlangsung panjang. Berbagai metode sudah
mereka lakukan, seperti penghadangan eskavator, aksi pendudukan, aksi
massa ke kantor pemerintah, dan lain-lain. Bahkan, menurut pengakuan
petani, kalau bukan karena intervensi PRD dan STN yang mengajari mereka
metode perjuangan yang terorganisir, mungkin petani sudah membakar semua
eskavator dan peralatan perusahaan.
Sayang, sekalipun petani sudah menggunakan segala macam cara untuk
bersuara, tetapi pemerintah tetap saja tutup telinga. Petani Jambi dari
tiga tempat itu–SAD 113, Kunangan Jaya II (Batanghari), dan Mekar
Jaya (Sarolangun)—sudah dua kali datang ke Jakarta. Pada kedatangan
pertama bulan Desember 2011 lalu, petani melakukan aksi pendudukan
selama hampir sebulan di depan gedung DPR-RI. Lalu, kedatangan kedua
pada pertengahan November lalu, petani menggelar aksi pendudukan di
depan kantor Kemenhut RI.
Apa respon pemerintah terhadap aksi-aksi tersebut? Pemerintah pusat,
dalam hal ini Menteri Kehutanan RI, sama sekali tidak memperlihatkan
itikad baik untuk menyelesaikan persoalan petani. Yang terjadi, ketika
petani sudah sebulan penuh menginap di depan Kemenhut menagih komitmen
Menhut, eh, si Menhut Zulkifli Hasan malah ikut Gangnam Style di
Bunderan HI.
Dukungan media, khususnya media mainstream, juga hampir tidak ada
terhadap perjuangan petani ini. Media mainstream, khususnya Televisi,
hampir tidak pernah mewartakan perjuangan petani. Mereka lebih senang
membodohi rakyat dengan tayangan pembodohan, seperti Sinetron, ketimbang
mengangkat penderitaan rakyat ke permukaan.
Aksi Long March 1000 km (Jambi-Jakarta)
Dengan berbagai latar-belakang di atas, petani Jambi dari tiga tempat
itu (SAD, Kunangan Jaya II, dan Mekar Jaya) memutuskan untuk menggelar
aksi jalan kaki (long march) dari Jambi (kampung halaman mereka) ke
Jakarta.
Aksi long march ini akan menempuh jarak kurang lebih 1000 km, melintasi
paling kurang 20-an kabupaten/kota, lima provinsi (Jambi, Sumsel,
Lampung, Banten, dan DKI Jakarta), dan menyebrangi selat Sunda. Dan,
karena dilakukan di bulan Desember-Januari, maka aksi petani ini pun
harus menerobos hujan deras yang berlangsung hampir tiap hari.
Menurut perkiraan, aksi long march itu akan memakan waktu paling sedikit
satu bulan. Artinya, kalau tak ada halangan, para petani baru akan
sampai di Jakarta bulan Januari tahun 2013 mendatang. Dan, aksi itu akan
berakhir di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Dengan demikian, aksi long march petani Jambi akan menorehkan sejarah
baru bagi perjuangan militan petani Indonesia. Ini merupakan aksi long
march terpanjang dalam sejarah gerakan tani Indonesia.
Ada beberapa poin signifikan sumbangsih aksi long march petani Jambi
bagi kemajuan gerakan tani Indonesia.
Pertama, aksi long march petani Jambi ini, yang memakan waktu paling
kurang sebulan lamanya, menyiapkan kesempatan untuk berpropaganda luas
tentang problem-problem yang dihadapi kaum tani Indonesia.
Karena itu, bagi saya, semua organisasi tani yang ada di Indonesia,
termasuk organisasi rakyat dari sektor lain, seharusnya bisa bergabung
untuk mendukung aksi long march ini dan sekaligus berkampanye bersama
untuk penuntasan problem agraria, kedaulatan pangan, dan lain-lain.
Kedua, aksi long march petani Jambi ini berusaha membawa isu konflik
agraria, yang selama ini masih tersekat di lokal-lokal masing-masing,
menjadi isu nasional yang menuntut penyelesaian.
Anda perlu tahu, jalur yang dilalui oleh petani Jambi adalah titik-titik
api konflik agrarian, seperti Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumsel dan
Mesuji di Lampung. Dengan demikian, selain menebar virus perlawanan ke
berbagai desa yang dilaluinya, aksi long-march petani Jambi bisa menjadi
ajang konsolidasi bersama petani korban konflik agraria.
Ketiga, selain membawa isu spesifik terkait penyelesaian kasus mereka,
aksi long march petani Jambi juga membawa tema besar, seperti penegakan
pasal 33 UUD 1945 dan pelaksanaan UU nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Saya kira,  semangat pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960 sangat memposisikan
petani sebagai subjek yang berdaulat atas sumber daya alam bangsa ini,
termasuk terhadap tanah dan pengelolaan hutan. Selain itu, pasal 33 UUD
1945 dan UUPA 1965 mengisyaratkan pengelolaan SDA, termasuk tanah dan
hutan, melalui sistem tata kelola yang demokratis dan ekologis.
Ulfa Ilyas, kader Partai Rakyat Demokratik (PRD)
http://www.berdikarionline.com/opini/20121218/long-march-1000-km-dan-lan\
gkah-maju-gerakan-tani.html


[Non-text portions of this message have been removed]

Loading...