#sastra-pembebasan# Menjaga Momentum Perang Korupsi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

#sastra-pembebasan# Menjaga Momentum Perang Korupsi

Al Faqir Ilmi
Menjaga Momentum Perang Korupsi

by Bambang Soesatyo,
Anggota Komisi III DPR RI/Presidium Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI)

PROGRES signifikan yang diperlihatkan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) merupakan upaya habis-habisan guna menjaga momentum perang melawan
 korupsi. Satukan barisan untuk melanjutkan perang ini, sebab ada upaya
sistematis untuk melumpuhkan KPK.

Menjaga konsistensi perang
melawan korupsi di negara ini ibarat menegakan benang basah. Tegas-galak
 dalam wacana, tetapi melempem pada tahap tindakan. Padahal, penyakit
korupsi sudah pada stadium yang sangat menakutkan. Bukan hanya oknum
penegak hukum yang ikut-ikutan mempraktikan tindakan korup, tetapi juga
sudah berani melakukan perselingkuhan dengan sindikat kejahatan,
termasuk sindikat narkoba.

Dalam konteks perang melawan
korupsi, telah muncul gejala yang mulai membuat masyarakat pesimis.
Gejala itu adalah respons minimalis penegak hukum terhadap sejumlah
kasus korupsi berskala mega. Sebutlah kasus Bank Century, kasus mafia
pajak hingga kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sentuhan proses hukum pada tiga kejahatan besar itu tidak all out.
Sambil lalu, dan terkesan bahwa penegak hukum negara tidak
mengidentifikasinya sebagai kejahatan besar terhadap negara dan rakyat.
Padahal, kerugian negara dan rakyat sangat besar. Bukan hanya menghambat
 pembangunan, tetapi juga menjadi faktor pendorong meluasnya kemiskinan.
 Kelangkaan BBM bersubsidi akibat pencurian misalnya, menyebabkan
aktivitas perekonomian di sejumlah daerah terganggu.

Mengapa
kejahatan-kejahatan besar itu tidak ditanggapi serius oleh pemerintah
dan penegak hukum? Inilah pertanyaan yang sering bergema di ruang
publik. Masyarakat yakin betul bahwa jika ada kemauan baik, pemerintah
dan penegak hukum mampu memerangi kejahatan-kejahatan besar itu,
menyeret siapa saja yang terlibat di dalamnya. Betapa terbelakangnya
penegak hukum negara jika sampai tak mampu mengungkap otak atau dalang
pencurian BBM bersubsidi.

Akan tetapi, masyarakat paham bahwa
pemerintah dan penegak hukum tidak independen dalam menyikapi kejahatan
besar seperti penggelapan pajak atau pencurian BBM bersubsidi. Sebab,
pada kejahatan-kejahatan besar tersebut, tersimpan
kepentingan-kepentingan komersiel oknum pemerintah maupun oknum penegak
hukum. Praktik yang demikian ini sudah menjadi cerita atau obrolan para
pebisnis di jalanan.

Tentang pencurian BBM misalnya, sudah
bukan rahasia lagi bahwa ada pasar gelap BBM. Di pasar gelap itu, selalu
 ada penawaran yang dilakukan dengan sangat berhati-hati. Pihak penawar
muncul dari berbagai kalangan. Penawaran atas BBM bersubsidi dilakukan
ekstra hati-hati dengan jumlah pemain sangat terbatas. Kalau penawar dan
 pembeli bersepakat, yang diatur kemudian adalah pengamanan selama
barang curian itu di perjalanan menuju lokasi yang ditentukan pembeli,
baik untuk perjalanan di laut maupun darat. Akan dibangun komunikasi
dengan oknum penegak hukum di pos-pos yang akan dilalui barang curian
itu. Dengan imbalan uang, barang curian itu tidak akan disergap alias
lolos dari pemeriksaan.

Kejahatan seperti ini sudah dilakukan
dengan sangat terbuka, dan karenanya sudah menjadi pengetahuan publik.
Begitu juga dengan perilaku menyimpang oknum pegawai pajak menerapkan
modus diskon untuk menggelapkan penerimaan negara. Tetapi, yang menjadi
pertanyaan masyarakat adalah mengapa penegak hukum negara tak juga bisa
menghentikan atau memeranginya? Kecenderungan seperti inilah membuat
masyarakat selama ini pesimis terhadap kesungguhan penegak hukum negara
memerangi korupsi.

Kini, optimisme masyarakat muncul lagi
setelah melihat progres yang dicatat KPK dalam menangani sejumlah kasus
besar. Dalam rentang yang relatif pendek, KPK berani menetapkan status
tersangka terhadap jenderal bintang dua dan seorang menteri yang masih
aktif di kabinet. Bahkan, KPK juga sudah menetapkan dua mantan deputi
gubernur Bank Indonesia sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. Luar
 biasa. Masyarakat akan menerjemahkan progres KPK itu sebagai keberanian
 untuk menyergap figur-figur kuat yang disangka terlibat dalam sebuah
kasus korupsi. Dalam konteks yang lebih luas, apa yang sudah dilakukan
KPK sampai saat ini adalah menghidupkan kembali momentum perang melawan
korupsi. Agar momentum ini tidak redup lagi, masyarakat perlu menyatukan
 barisan untuk mendukung dan mengawal KPK. Upaya melumpuhkan KPK harus
dilawan.

Tidak berlebihan jika publik mengapresiasi progres
yang sudah dibukukan KPK, mengingat langkah-langkah berani KPK itu
justru ditunjukan ketika upaya-upaya pelemahan KPK sudah berani
diperlihatkan secara terbuka. Belasan penyidik angkat kaki, dan kemudian
 dilanjutkan dengan upaya mendiskreditkan pimpinan KPK. Itulah gambaran
nyata tentang betapa sulitnya memerangi korupsi di negara ini. Namun, di
 tengah kesulitan dan keterbatasannya, KPK sudah memberi pesan yang
sangat jelas. Perang akan tak akan pernah dihentikan, dan siapa saja
bisa menjadi sasaran tembak KPK manakal dia terindikasi terlibat kasus
korupsi.

Kerugian Negara

Pada kasus penggelapan pajak
dan pencurian BBM bersubsidi misalnya, nilai kerugian negara dan rakyat
mencapai puluhan trilyun rupiah. Kalau diakumulasikan, kerugian negara
per tahunnya bisa lebih dari Rp 100 trliyun. Perkiraan ini pun masih
mengacu pada kasus-kasus yang sudah teridentifikasi. Untuk kasus
penggelapan pajak yang bisa diidentifikasi Ditjen Pajak pada 2010
misalnya, nilainya mencapai Rp 1,17 trilyun Padahal, dalam isu
penggelapan pajak, banyak persoalan yang tidak teridentifikasi atau
tidak sungguh-sungguh ditangani. Contohnya adalah kasus dugaan
manipulasi restitusi pajak oleh Wilmar Group.

Perkiraan angka
kerugian negara paling fantastis muncul dari pencurian BBM bersubsidi.
Modusnya saja pencurian, tetapi tetap saja esensinya adalah tindakan
koruptif. Sebab, pencurian itu diskenariokan dalam pengelolaan BBM
bersubsidi. Praktik pencuriannya sendiri sudah berlangsung sangat lama.
Kendati kerugian negara akibat pencurian itu terbilang sangat besar,
respons penegak hukum maupun pemerintah terbilang biasa-biasa saja.
Kerugian yang begitu masif seakan-akan bukan persoalan besar. Lucunya,
pembengkakan nilai subsidi BBM bersubsidi selalu dikeluhkan pemerintah,
sampai-sampai subsidi untuk rakyat itu dijadikan kambinghitam karena
mengganggu keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Padahal, pembengkakan terjadi akibat salah kelola dan skenario
pencurian. Kalau dikelola dengan benar dan tepat sasaran, BBM bersubsidi
 tidak akan pernah mengganggu APBN, karena jumlah warga yang berhak
menerima subsidi sesungguhnya tidak banyak.

Hasil kajian yang
telah dipublikasikan belakangan ini memunculkan angka pencurian BBM
bersubsidi sampai 30 persen dari total kuota BBM yang dialokasikan dalam
 setiap tahun anggaran. Coba hitung, berapa besar BBM bersubsidi yang
dikorupsi, kalau tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi BBM Rp
137,4 triliun untuk kuota 40 juta kiloliter? Bayangkan, hanya dari
penyimpangan pengelolaan BBM bersubsidi saja, Jumlah kerugian negara
mencapai puluhan trilyun rupiah per tahun. Dan, kerugian sebesar itu
berlangsung setiap tahun dari pos anggaran yang sama.

Kebijakan
 mensubsidi BBM tidak salah. Tetapi pengelolaan BBM bersubsidi yang
koruptif menyebabkan BBM bersubsidi selalu melampaui kuota dan tidak
tepat sasaran. Dan, dengan dalih untuk memenuhi permintaan masyarakat,
pemerintah tidak sungkan untuk menambah kuota BBM bersubsidi walaupun
sebagian tambahan kuota itu akan dicuri lagi.

Ini kejahatan
besar. Karena itu, KPK harus didorong untuk memberi perhatian khusus,
serta mendalami manipulasi pengelolaan BBM bersubsidi. Penyimpangan
dalam pengelolaan BBM bersubsidi sudah menjadi modus untuk melakukan
korupsi. Dan, kalau pencurian BBM tidak bisa dicegah, itu karena aksi
menyelewengkan BBM bersubsidi sudah dijadikan sarana korupsi berjamaah.

baca juga :
Boediono, dari BLBI hingga Century ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-boediono-dari-blbi.html

Kesalahan Boediono dari Masa kemasa ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-kesalahan-boediono-dari.html

Bambang Soesatyo : KPK Didesak Usut Manipulasi Pengelolaan BBM Bersubsidi ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-bambang-soesatyo-kpk.html

Pembantu Presiden Sibuk Membuat Gaduh ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-pembantu-presiden-sibuk.html

Absurditas Penanganan Kasus Bank Century ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-absurditas-penanganan.html

SBY bela Koruptor ? dengan menyatakan Negara Harus Bela Pejabat Terjebak Korupsi ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-sby-bela-koruptor-negara.html

[Non-text portions of this message have been removed]