Quantcast

#sastra-pembebasan# Materi Amendemen UUD Tuntas 2011 - Menghidupkan Kembali GBHN

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

#sastra-pembebasan# Materi Amendemen UUD Tuntas 2011 - Menghidupkan Kembali GBHN

ChanCT
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=18798
2010-05-19
Materi Amendemen UUD Tuntas 2011


Mendagri: GBHN Harmoniskan Program Pusat-Daerah

[JAKARTA] Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menargetkan, pada 2011 semua usul materi amendemen UUD 1945, termasuk perlu tidaknya menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah selesai dibahas. Selanjutnya diharapkan bisa materi amendemen bisa dibahas oleh Badan Pekerja MPR sebelum Pemilu 2014.
Khusus untuk gagasan menghidupkan kembali GBHN, DPD akan membahas dalam forum khusus, yang diawali dengan berbagai diskusi dan seminar tentang bagaimana peran MPR ke depan. Kelompok DPD di MPR sepakat, Indonesia memerlukan arah pedoman pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang, yang tak bisa hanya mengandalkan pada visi dan misi presiden terpilih, tetapi merupakan hasil kesepakatan seluruh elemen bangsa sesuai dengan amanat konstitusi.
Demikian diungkapkan Ketua Kelompok DPD di MPR Wahidin Ismail, kepada SP, di Jakarta, Rabu (19/5). Saat ini, lanjutnya, komunikasi secara maraton dengan semua pihak terkait dengan rencana amendemen UUD 1945 dan wacana GBHN, dilakukan secara intensif, melibatkan para pakar dari berbagai bidang dan tokoh-tokoh masyarakat.
“Komunikasi maraton itu tak hanya terkait isu GBHN, tapi semua persoalan terkait bagaimana memperkuat parlemen dengan sistem bikameral (dua kamar) atau trikameral (tiga kamar). Untuk itu, perlu ada amendemen kelima UUD 1945,” ujar Wahidin.
Terkait dengan sistem parlemen, jika menganut bikameral sistem, hanya ada hubungan simetris antara DPR dan DPD. Posisi DPD diperkuat dengan memberikan kewenangan ikut membahas atau mengesahkan UU yang terkait dengan kepentingan daerah.
Sedangkan, jika yang diinginkan sistem trikameral, berarti MPR tetap menjadi bagian terpenting dari sistem demokrasi Indonesia. “MPR akan ditambah kewenangannya yaitu merumuskan acuan pembangunan nasional semacam GBHN di pemerintahan masa lalu,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Komite I DPD yang membidangi otonomi daerah, politik, hukum, dan keamanan Farouk Muhammad mengakui, saat ini cukup kuat aspirasi yang muncul dari masyarakat, yang menginginkan GBHN dihidupkan kembali.

“Saya menangkap aspirasi itu sejak 2007. Banyak yang menginginkan GBHN dihidupkan kembali karena hasil evaluasi 12 tahun reformasi, terlihat tujuan pembangunan nasional kurang jelas ke mana arahnya. Ini salah satu yang menjadi dasar keinginan GBHN dihidupkan lagi,” katanya.
Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini sepakat, gagasan menghidupkan kembali GBHN perlu kajian yang mendalam dan melibatkan semua pihak. Menurutnya, UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai substitusi GBHN bersifat top down.
“Risikonya, kerap tidak sejalan dengan visi misi gubernur, bupati, dan walikota yang sudah dijanjikan pada rakyat saat kampanye pemilu kepala daerah. Akibatnya, konsep RPJPN sering tak dijalankan oleh pemerintah daerah,” ujar anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Harmonisasi Pusat-Daerah
Mewakili unsur pemerintah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menilai, GBHN bisa membuat arah pembangunan lebih fokus. Selain itu bisa menjadi jembatan harmonisasi program pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Namun, dia juga mengingatkan, jika GBHN direalisasikan, berpotensi menghadapi kendala, yakni UU Otonomi Daerah. “Apalagi sebagaimana yang diatur dalam UU Otonomi Daerah, kepala daerah harus menyampaikan visi dan misi dalam waktu tiga bulan setelah terpilih. Belum lagi, menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Sebab itu, UU Otonomi Daerah juga harus direvisi, diselaraskan dengan aturan tentang GBHN,” katanya.
Sementara itu, pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid menilai, GBHN tetap diperlukan sebagai acuan pembangunan nasional secara komprehensif.
“Penurunan derajat MPR membuat GBHN menjadi tak lagi relevan,” kata pria yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.
Menurutnya, amendemen yang memutuskan penurunan derajat MPR dan penghapusan GBHN terkesan diambil terburu-buru, karena ingin mempercepat proses demokratisasi di tengah gelombang reformasi pada 2001.
“Harga yang harus dibayar dari keputusan tersebut adalah sulitnya mensinkronisasi rencana Presiden dengan rencana yang sama dari tiap-tiap gubernur, bupati atau walikota,” ungkapnya.
Terkait dengan menguatnya gagasan menghidupkan kembali GBHN, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, JE Sahetapy mengingatkan, perlunya melibatkan DPD. “Ke depan, GBHN harus disusun oleh DPD, DPR, dan pemerintah,” kata professor yang kini menjabat Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) tersebut.
Namun, menurutnya, wacana dihidupkannya kembali GBHN, akan sedikit melelahkan. Sebab, selain terbentur dengan aturan perundangan, juga akan berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum tentu menyetujuinya.
“Dalam UUD 1945 yang sudah diamendemen, tidak ada aturan mengenai GBHN. Dan ini akan menjadi pertimbangan penting sebelum wacana ini benar-benar direalisasikan,” tegasnya.
Secara terpisah, pakar politik dari Universitas Prof Hazairan Bengkulu, Warsa Sugandi berpendapat, gagasan kembali ke GBHN tidak menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan semangat reformasi.
[J-11/NOV/W-12/143]



http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=18777

2010-05-19

Menghidupkan Kembali GBHN



Oleh : Aidul Fitriciada Azhari

Keinginan untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tampaknya mulai berkembang di tengah masyarakat. Setidaknya, para pimpinan dan politisi DPR menyetujui wacana tersebut (SP, 17/5). Keinginan itu didorong oleh kenyataan bahwa proses reformasi yang telah berjalan selama sebelas tahun, ternyata tak kunjung melahirkan kesejahteraan rakyat. Reformasi hanya melahirkan demokrasi prosedural yang berisi hiruk-pikuk politik berbiaya tinggi.
Sekalipun tetap menunjukkan adanya kemajuan, tetapi, situasi itu menunjukkan terjadinya disorientasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pada titik inilah GBHN menjadi relevan, yakni memberikan arah yang jelas dan berkesinambungan bagi perencanaan strategi dan kebijakan pembangunan nasional jangka panjang.
Sayangnya, GBHN telah dihapuskan dalam amendemen UUD 1945. Karena itu, upaya menghidupkan GBHN menghadapi kendala konstitusional. Artinya, secara formal MPR harus mengamandemen UUD 1945 kembali. Tetapi, selain amandemen formal, dapat juga ditempuh mekanisme konvensi ketatanegaraan yang diperoleh dari kesepakatan para pemimpin lembaga-lembaga negara.
Masalahnya, bagi sebagian kalangan wacana menghidupkan kembali GBHN itu dipandang tidak konsisten dengan sistem presidensial yang lebih memberikan otonomi dalam penyusunan program pembangunan pada presiden terpilih. Karena itu, menurut pandangan ini, model perencanaan RPJM yang mengacu pada visi dan misi presiden terpilih dianggap lebih cocok dengan sistem presidensial.

Sejarah GBHN
Secara historis, upaya menyusun GBHN telah dilakukan sejak awal kemerdekaan sebagai bagian dari model perencanaan ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Pada saat itu, Presiden Soekarno membentuk KNIP yang berdasarkan Maklumat No X tanggal 16 Oktober 1945 diserahi tugas membantu Presiden menyusun GBHN, sebelum terbentuk MPR dan DPR. Namun, keadaan revolusi tidak memungkinkan pemerintah melaksanakan secara sempurna GBHN tersebut.
Seusai revolusi, upaya penyusunan rencana ekonomi secara sistematik dilakukan pertama kali semasa Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951) yang merupakan kabinet pertama setelah kembali dari RIS kepada NKRI. Pertama kali disusun Rencana Urgensi Perekonomian atau Rencana Urgensi Industri 1951-1953 yang dirancang oleh Soemitro Djojohadikusumo, salah satu Menteri dalam kabinet Natsir. Rencana tersebut bersifat darurat, hanya berlaku untuk tiga tahun dan sebagian besar diambil dari perencanaan pembangunan yang disusun oleh Belanda, seperti Bijzonder Industrieel Welvaartsplaan.
Setelah tiga tahun, baru dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Untuk menyusun RPLT ini pemerintah membentuk Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara.
Setelah lama terkatung-katung karena situasi politik, maka pada saat Ir Juanda menjadi Kepala Biro Perancang Negara, akhirnya pada tahun 1955 tersusun naskah perencanaan yang kemudian menjadi Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 yang kemudian dituangkan dalam UU No 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960.
Sekalipun dibuat di bawah UUD Sementara 1950, tetapi secara normatif penyusunan Repelita 1956-1960 itu tetap didasarkan pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Hal itu karena Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang tidak berubah – selain Pasal 27 dan 29 UUD 1945 – sekalipun dalam UUD RIS dan UUD Sementara 1950. Para pendiri negara kita menyebut pasal-pasal tersebut sebagai “essentialia UUD 1945”.
Akan tetapi, Repelita 1956-1960 ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena terjadinya instabilitas politik tahun 1950-an. Karena itu, Presiden Soekarno mengambil langkah drastis dengan memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ketentuan UUD 1945 tentang GBHN yang melekat dalam sistem pemerintahan hibrida yang mengombinasikan supremasi parlementer yang dipegang MPR dan kabinet presidensial dipandang lebih sesuai dengan dan mampu mewujudkan sistem ekonomi terencana.
Jadi, persoalannya bukan sistem presidensial atau bukan, tetapi sistem pemerintahan yang sesuai dengan model perencanaan ekonomi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Tidak heran, bila MPRS yang dibentuk Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengeluarkan dua putusan berkenaan dengan perencanaan pembangunan, yakni Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara dan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969. Dalam banyak segi GBHN tersebut merupakan kelanjutan dari Repelita 1956-1960 yang telah disusun pada masa demokrasi parlementer.
Selain dalam menumpas pemberontakan daerah dan merebut Irian Barat, kita mengetahui Presiden Soekarno tidak sepenuhnya berhasil dalam membangun perekonomian bangsa. Namun, pola perencanaan pembangunan nasional yang telah disusun semasa Presiden Soekarno terus dilanjutkan Orde Baru dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dan, hasilnya sangat luar biasa, pemerintah Orde Baru berhasil melakukan transformasi sosial-ekonomi yang sangat fundamental sekalipun disertai dengan ekses-ekses korupsi dan kesenjangan ekonomi.

Implikasi Ketatanegaraan
Jadi, secara historis GBHN sesungguhnya bukan warisan Orde Baru, melainkan perwujudan dari model perencanaan ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 yang tidak pernah berubah sekalipun dalam UUD RIS dan UUD Sementara 1950. GBHN adalah instrumen sentral dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Karenanya, kehendak untuk menghidupkan kembali GBHN pada hakikatnya sejalan dengan esensi UUD 1945.
Secara ketatanegaraan, menghidupkan GBHN memang akan berimplikasi pada penguatan kembali kedudukan MPR sebagai lembaga pemegang supremasi kekuasaan negara. Ini berarti akan bertentangan dengan sistem presidensial murni yang dianut dalam amandemen UUD 1945. Namun, konsisten dengan esensi UUD 1945 yang menganut sistem perencanaan ekonomi, maka seharusnya sistem pemerintahanlah yang menyesuaikan dengan keberadaan GBHN sebagai instrumen perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, jelas persoalannya bukan soal pemutlakan pada sistem presidensial, melainkan pada sistem yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang secara konstitusional dikehendaki dengan perencanaan ekonomi melalui GBHN.

Penulis adalah Doktor Hukum Tatanegara, dosen FH dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

_________________________
SASTRA-PEMBEBASAN, wacana sukasamasuka sastrakitakitaYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/sastra-pembebasan/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/sastra-pembebasan/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [hidden email]
    [hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Loading...