#sastra-pembebasan# Masalah MK Dalam Penafsirkan Pasal 33 UUD 45 Terkait SDA Gas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

#sastra-pembebasan# Masalah MK Dalam Penafsirkan Pasal 33 UUD 45 Terkait SDA Gas

Al Faqir Ilmi
Masalah MK Dalam Penafsirkan Pasal 33UUD 45 Terkait SDA Gas

by @SetiartoDidi

Putusan MK yg penuh masalah, baik formil, materil maupun dampaknya.... Rujukan:UU MK, Putusan MK dan Bahan Presentasi DR Akil Muchtar di DPP Golkar....
Ulasan ini pendapat pribadi dlm rangka memberikan pemahaman kepada
Publik/Rakyat Indonesia versi orang yg berkarya di industri migas...

MK dalam pertimbangan putusannya menekankan Pasal 33UUD pada frasa "sebesar besar nya untuk kemakmuranRakyat".... Penekanan pada frasa tersebut merupakan pendekatan baru dlm tafsir pasal 33UUD 45, yg biasanya menekankan kepada kedaulatan negara dan Penguasaan oleh Negara. Sebuah pendekatan yg perlu untuk dikaji secara kritis dan
mendalam. MK menyatakan agar frasa itu terwujud, maka Pengelolaan oleh
negara atas SDA migas dilakukan pada tingkatan pertama (langsung),
artinya negara harus melakukan eksplorasi dan Eksploitasi sendiri...dari pernytaan ini terlihat dgn jelas tingkat pemhaman para hakim tsb yg
rendah atas industri hulu migas.... Tidak ada satu negara pun yg mau
berkorban (menanggung resiko eksplorasi) baik Pemerintah ataupun NOC
(BUMN) untuk melakukan eksplorasi, Diseluruh belahan dunia, selalu pola
yg dibangun adalah negara tuan rumah (host country) mengundang investor
yg mau/siap menanggung risk. Pola yg biasa dilakukan adalah dengan model Konsesi, Joint Venture, PSC atau Service Contract. Dengan 4 pilihan
menu inilah masing2...

Negara memilih model yg
sesuai dengan kondisi dlm negeri masing2. Pola2 tsb menunjukan kepada
kita bahwa tdk ada satupun negara Di dunia ini yg melakukan eksplorasi
dan ekploitasi secara langsung, karena memang sangat beresiko
(finansial). Sebagai contoh Resiko ekplorasi yg sangat besar di Selat
Makasar, dimana pemain2 besar di hulu migas harus rela kehilangan 1,6
billion US dollar dlm Melakukan pencarian minyak di selat tsb. Dapatkah
kita bayangkan, bagaimana jd nya negeri ini jk berpegang kepada tafsir
MK, akan.... Berapa juta lgrakyat Indonesia gak bisa sekolah, sakit dan mengalami problem sosial lainnya, karena
APBN digunakan untuk mencari minyak. Negara dengan sumber daya yg
berlimpah sekalipun seperti Qatar, Libya, Venezuela, Irak dll tidak
pernah melakukan perbuatan konyol seperti ini. Semua menyadari bahwa
resiko harus dikelola. Pengelolaan dgn cara membebankan resiko pencarian (eksplorasi) ke Investor. Ini bukan persoalan negara tuan rumah tidak
punya teknologi, uang ataupun sdm. Karena semua bisa disediakan secara
mudah... Kata kuncinya disini adalah pengelolaan resiko. Cari migas
bukan seperti mencari air, selain mudah biayanya sangat murah. Cari
migas  Yg berada di perut bumi dengan kedalaman ribuan feet membutuhkan
ilmu, teknologi dan KEBERANIAN menanggung resiko. Cari migas seperti
Pergi bermain ke kasino, para penonton hanya melihat orang dapat Jack
Pot, tp tidak pernah melihat kalau orang tsb sdh sering kalah. Sindrom
Jack Pot inilah yg saat ini bersemayam di sebagian dari kita. Kita hanya melihat investor sukses dpt migas, kita tdk pernah tau. Kalau investor
tsb sdh berkali2 gagal dan sdh ratusan juta dollar hilang. Selain itu
ada jg sindrom merasa KAYA. Ini adalah sebuah...

Masalah mendasar di negeri ini. Karena merasa KAYA (rumangsa sugih),
timbul sebuah pendekatan "ya...cari dan oleh sendiri saja, mengapa
Berbagi, kan lebih besar dapatnya kalau kita cari dan kelola sendiri,
tidak harus bagi2 dgn Investor", sebuah pendekatan yg absurd.... Ya
kalau ketemu migasnya, kalau gak ketemu bagaimana? FYI, cadangan migas
Republik hanyalah 0.3% dari cadangan dunia, kita sdh tak cantik lagi,
sdh tak sexy lagi (tp kita punya prilaku seakan2 kita masih cantik dan
sexy/wis ora ayu kemayu). Cari cadangan migas

Saat ini tidak seperti tahun 1890 atau 1945 dimana minyak keluar sendiri dari perut bumi Republik, gak ada lagi Minas Field, Duri Field, !adak
Field dll yg pencariannya relatif mudah, saat ini perlu dana yg sangat
besar untuk mencari dgn resiko tidak ketemu migas.... Singkat cerita
apakah bisa kita nalar putusan MK yg menyatakan bahwa Frasa sebesar2nya
untukrakyat diartikan harus cari sendiri migas?. Sehingga lahir sebuah kesimpulan bahwa strukturUU 22/2001 itu tidak menciptakan kesejahteraanrakyat yg sebesar2nya sehingga inkonstitusional. Jawabanya adalah TIDAK, putusan
itu ngawur! In addition to that, sejak kapan MK menjelma menjadi BPK,
KPK, Akuntan, Ekonom, sehingga Bisa memberikan penilaiaan sesuatu
efisien atau tidak. 1. Apakah hakim2 itu mempunyai kapasitas keilmuan?2. Apakah sdh dibandingkan Dengan praktik di negara lain atau setidak2nya
praktik di negeri sendiri. Apakah 300 T dari migas, plus pajak dan
multiplayer efek lain

Masih dianggap tidak cukup memaknai sebesar2nya untukrakyat? Jika saya ditanya apakah kamu sebagairakyat sependapat dng simpulan MK. Soal frasa pasal 33UUD 45 yg diartikan sebagai negara harus melakukan langsung pencarian dan pengelolaan migas? Sebagairakyat Indonesia. Yg kebetulan mencari nafkah dari Industri ini, saya jawab NO, it does
not make sense as well as they don't have capacity to decide, This
scheme efficient or not, since they are a lawyer not accountant or
economist. That is all brother and sister for first brief lesson

Putusan Pasal 33UUD 45 MK Terkait BP Migas Yang Membingungkan

Diatas sdh tersampaikan bagaimana MK memaknai Pasal 33UUD 45 yg menekankan pada frasa "sebesar2nya u/ kemakmuranrakyat". Yg diartikan secara "polos" negara harus mengeusahakan/mengelola langsung SD Migas agar tafsir tersebut tepat, berbagi HARAM!

Kemarin sdh terbantahkan bahwa tafsir yg "polos" tsb tidak umum di
dunia ini/aneh! Tak satupun negara di dunia ini yg mau mengorbankan
Anggarannya untuk mencari cadangan migas, karena memang beresiko
(exploration risk), cari migas tdk seperti cari air, sehingga pola yg
Dikembangkan di negara manapun adalah kerjasama dengan investor yg siap
beresiko dgn 4 jenis model (konsesi,JV,PSC or service contract). Dengan
demikian tafsir yg "polos" tsb menjadi aneh!

Pagi ini kami akan berbadi soal ke"polos"an kedua yg hakim2 MK lakukan...

MK said sejak BPMIGAS ada terjadi inefisiensi atau berpotensi
inefisiensi, dan karenanya mahkamah berketetapan BPMIGAS
inkonstitusional. Sebelum DR Akil Muchtar menyampaikan pemikirannya ttg
apa dibalik putusan ini, timbul tanda tanya besar di benak kami!

Pertama : sejak kapan inefisiensi menjadi kategoriUU menjadi inkonstitusional?,
kedua    : apakah hakim2 yth tsb mempunyai kapasitas hukum

Dan pengetahuan untuk menyatakan sesuatu efisien atau tidak (setahu
kami, fak hukum tdk mendidik mahasiswa ke arah sana). Sejak kapan.
Hakim2 MK menjadi akuntan, BPK, KPK, Kepolisian dll yg dapat menilai
sesuatu efisien atau tidak?, ketiga: apa yg menjadi tolok ukur Hakim2
yth tsb dalam menguji sesuatu efisien atau tidak. 3 buah pertanyaan ini
mengisi pikiran dan rasa penasaran u/ menemukan jawab Infesiensi adalah
kategori u/ inkonstitusional telah secara cerdas diulas oleh Prof
Hikmahanto Juwana SH LLM Phd. Intinya beliau bingung

Hakim2
yth adalah sarjana hukum yg punya bekal kompetensi hukum, bukanlah BPK,
KPK atau aparat penegak hukum jg telah diulas dgn cerdas Oleh Prof
Hikmahanto Juwana SH LLM Phd, yg intinya beliau mengatakan hakim2 MK tdk
 punya kapasitas untuk melakukan penilaian sesuatu Itu efisien atau
tidak! Mengenai tolok ukur para hakim2 tsb menilai sesuatu efisien atau
tidak (yg mana secara kapasitas sdh ngawur). Ijinkan kami membedahnya!
DR Akil Muchtar dlm presentasinya di DPP Golkar mengatakan bahwa BPMIGAS
 dinilai inefisiensi karena 3 hal...

Pertama: sejak adanya
BPMIGAS, sumbangan Migas ke APBN turun! Yg beliau tampilkan dalam
presentasinya adalah % (persentase) bukan Rp!. Statement "polos" ini
menjadi aneh bagi kami! Bukankah itu sebagai sebuah keberhasilan buat
negara? Dimana % sumbangan fosil berkurang?. Bukankan pak Harto sdh
menggalakan ekspor non migas sejak awal 1990, dan ketika setoran PAJAK
menjadi dominan, artinya % kegiatan Non migas berkembang pesat? Apakah
keberhasilan negara mengurangi ketergantungan APBN dari dana Fosil
diangap sbg kegagalan/inefisiensi?. Apakah lantas "kegagalan" menurut
hakim2 itu karena sejak ada BPMIGAS? Kami melihat ada logika yg
melompat2 di sini. Fakta itu sebagai Sebuah keberhasilan Pemerintah
dianggap sebagai kegagalan/inefiensi, plus itu karena ada BPMIGAS! Aneh
bin ajaib, tdk ada logikanya!!!

Setoran PAJAK menjadi
mendominasi sumber APBN karena 2 hal, aktifitas non migas bertumbuh
(kebun, jasa, pariwisata dll) dan dari Dari aktifitas migas sendiri (u/
diketahui aktifitas hulu migas menyumbang lebih dari 200 T untuk Pajak,
baik langsung maupun dari Kegiatan pendukung, service company (vendor),
jasa, barang dan tentunya penggunaan SDM. Dari point ini terlihat hakim2
 MK mengambil Sebuah kesimpulan dari data yg dangkal dan dengan
penalaran yg dangkal pula, sehingga dihasilkan kesimpulan yg "POLOS"!

Kedua: hakim2 MK mengatakan: sejak ada BPMIGAS kontribusi ekspor
gas/LNG atas PDB berkurang darai 39 % menjadi 19%! Lucu bin aneh!.
Kenapa lucu? Bukankan MK sendiri di tahun 2005 ketika JRUU Migas pertama kali telah memutuskan bahwa gas untuk domestik diutamakan?.
Bukankan Pemerintah dan kalangan dunia usaha mendorong penggunaan gas
untuk kebutuhan domestik? Bukankan tiap hari BPMIGAS babak belur.
Berusaha sekeras2nya untuk menyediakan pasokan ke pasar dlm negeri?
Bukankah fakta bahwa di tahun 2001 pasokan domestik hanya 1500 mmcfd.
Dan saat ini sdh menjadi 3500 mmcfd sebagai sebuah
keberpihakan/kepatuhan kepada amanah publik (keberhasilan)? Lantas
mengapa sukses. Ini dituding sebagai dasar inefisiensi? Apakah karena
ada opini KURTUBI yg selalu menggembar2kan karena BPMIGAS ada, negara
tdk Berdaulat, karena tdk bisa mengalihkan penjualan LNG dari Fujian
Cina ke PLN sehingga PLN harus rugi 36 T? Apa karena opini sesat ini?.
Kalau Ya, tentu sangat memprihatinkan! Dan sepertinya jawabanya Ya, ref. Tulisan Mahfud MD di Sindo. FYI: Train 1 dan 2 Tangguh pada th.
2002-2003 pernah menawarkan LNG ke PLN, nama programnya LNG to Java, tau apa hasil akhirnya? PLN menolak dgn alasan harganya MAHAL!. Mahal kata
PLN, karena membandingkannya dengan harga gas dari Laut Jawa yg hanya
1,8 dollar per mmbtu, LNG tangguh 2,5 Dollar per mmbtu. Karena penolakan ini akhirnya LNG Train 1 dan 2 Tangguh dijual ke Luar Ngeri. Dan tahun
tweeps semua saat ini PLN beli LNG dari NR dgn Harga 17 dollar per
mmbtu? Apakah kesalahan perencanaan di PLN terus ditimpakan ke BPMIGAS?
Kami dlm sebuah kesempatan bertemu dan Berdiskusi dengan KURTUBI ttg hal ini, and you know apa respon dari dia? Siapa Dirut PLN waktu itu? Harus diaudit itu, kenapa ditolak ?. Terlihat sekali DR ini kehilangan fokus
dan miskin data tp berpendapat! Saya tambahkan ke MR K (begitu kami
menyebutnya), anda tau yg lain? Taukah anda PLN bertele2 dan pada
akhirnya tidak jd mendapatkan 400 MMCFD gas dari Corridor Block di
Sumatera? Yg saat ini gas Tersebut jd milik PGN dan dengan harga hanya
1.8 dollar per mmbtu? Taukah ada pada akhirnya PLN beli dari PGN dengan
harga berlipat2?. MR K menjawab, TIDAK TAHU, dan malah menyalah2kan PLN
untuk minta diaudit! Kami lantas bertanya ke beliau "lantas apa salah
BPMIGAS"?. MR K hanya terdiam dan diakhir diskusi sore itu dia bilang
"kalau gn caranya, you saja yg masuk TV wkwkwkwk" lucu bener MR K ini ya Tentu kita bertanya, bagaimana bisa sebuah keberhasilan dianggap
inefienesi (pasokan domestik gas bertambah) dan orang yg tak up date
Akan informasi dijadikan rujukan dalam menilai "SEJAK ADA BPMIGAS bla
bla bla..." Dangkal bukan? "Polos" bukan? Bukan2, bukan?

Ketiga: tingkat kepatuhan BPMIGAS atas PBI 13 (Peraturan BI)/Devisa
Hasil Ekspor rendah, yg lain tinggi. Ada 2 masalah di sini!. Hakim MK
tidak bisa membedakan antara BPMIGAS dan Kontraktor PSC. Kedua: BPMIGAS
bukan aparatur penegak hukum, BI sebagai issuer PBI Lah yg punya
kompetensi menegakan PBI 13. Apakah lantas BPMIGAS berdiam diri atas
kengeyelan KPS2 tsb? Jawabannya tidak. BPMIGAS melalui Cara dan
kpmpetnsi yg dimilikinya telah memaksa KPS2 tsb mematuhi PBI 13, tp
sekali lg BPMIGAS bukan BI/Penegak Hukum, lantas apakah Masih adanya KPS
 yg belum patuh kesalahan ditimpakan ke BPMIGAS? Sehingga disimpulkan
BPMIGAS inefsiensi? Cara mengambil kesimpulan dari Mana ini? Faktanya
apa? Analisanya apa? Kesimpulannya entah kemana?

Dari
paparan tsb di atas, semakin terlihat bahwa putusan telah dibuat dengan
data, analisa dan kesimpulan yg dangkal! Inefisiensi=inkons.
Inefieensi=%migas ke APBN turun, inefisiensi=jualan ekspor LNG turun,
inefieiensi=bpmigas gak patuh PBI 13! Jujur kami katakan. Kami BINGUNG,
sebagairakyat dan pembayar pajak Kami BINGUNG! Kegagalan bernalar harus ditanggungrakyat Indonesia! Adilkah?

Besok kita lanjutkan yg Ketiga ya...terima kasih! Salam Merdeka!

[Non-text portions of this message have been removed]

Loading...