Quantcast

#sastra-pembebasan# Keluarga Trisakti Kecam Hendarman - Pemerintah Dinilai Lupakan Tragedi Trisakti - Penantian Panjang Sebuah Kebenaran - 12 Mei Diusulkan Jadi Hari Anti-Kekerasan - Pengusutan Lebih Penting dari Gelar Pahlawan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

#sastra-pembebasan# Keluarga Trisakti Kecam Hendarman - Pemerintah Dinilai Lupakan Tragedi Trisakti - Penantian Panjang Sebuah Kebenaran - 12 Mei Diusulkan Jadi Hari Anti-Kekerasan - Pengusutan Lebih Penting dari Gelar Pahlawan

ChanCT
http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=285122
Minggu, 13 Mei 2007,
Keluarga Trisakti Kecam Hendarman

Anggap Lemah Tangani Kasus Penembakan Mahasiswa
JAKARTA-Pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji bahwa pihaknya kesulitan menangani kasus Trisakti sebagai pelanggaran berat HAM menuai kecaman. Hendarman dianggap lemah. Padahal, dia punya otoritas untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut dan menyeret para pelakunya ke meja pengadilan.

"Pernyataan Pak Hendarman itu seperti pernyataan orang yang kalah sebelum berperang," kata mantan aktivis Trisakti Usman Hamid saat ditemui di bekas kampusnya kemarin.

Usman yang kini duduk sebagai ketua Badan Pekerja Kontras itu menambahkan, dengan kewenangannya, jaksa agung seharusnya melakukan review dan penyidikan untuk menindaklanjuti penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM. Apalagi, sebelumnya Komnas HAM menyatakan bahwa kasus Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 dan menyebabkan empat mahasiswa Trisakti meninggal itu terkategori pelanggaran berat HAM.

"Hendarman seharusnya mampu menggunakan segala kemampuan yang dia miliki, termasuk berkoordinasi dengan Danpuspom (Hendardji Supandji) yang notabene adiknya sendiri," lanjutnya. Jika berhasil membawa pelaku kasus itu ke pengadilan, duo Supandji itu akan menjadi garda depan penegakan HAM di Indonesia. "Jika tidak berhasil, tentu sebaliknya," kata Usman.

Sehari usai dilantik sebagai jaksa agung Kamis lalu, Hendarman ditanya sejumlah wartawan tentang kelanjutan penanganan kasus Trisakti-Semanggi (TS) I-II dan kerusuhan Mei. Saat itu dia mengatakan, pihaknya kesulitan menangani tiga kasus tersebut sebagai pelanggaran berat HAM. "Kasus itu sudah ditangani sebagai HAM biasa. Kalau ditangani (sebagai) HAM berat, akan muncul permasalahan. Tak ada konstruksi hukumnya yang pas dan benar," kata Hendarman saat itu.

Meski demikian, sehari kemudian (11/5), Hendarman menyatakan pihaknya akan tetap mempelajari kasus kejahatan Trisakti itu, apakah termasuk pelanggaran HAM biasa atau berat.

Dengan pernyataan itu, terkesan bahwa Hendarman lemah dalam menangani kasus Trisakti.

Selain Usman, kecaman datang dari Sumarsih, ibu Wawan Realino, yang menjadi korban penembakan di depan Universitas Atma Jaya yang dikenal dengan peristiwa Semanggi I. "Ungkapan itu mengecewakan dan sangat memprihatinkan," katanya saat ditemui pada peringatan TSS di Sekretariat PMKRI di Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam. "Tidak mengapa (ungkapan itu) karena kami menyadari bahwa di Indonesia nyawa manusia tidak dihargai meski jelas-jelas Komnas HAM sudah menyatakan kasus itu adalah pelanggaran berat HAM," lanjutnya.

Di tempat terpisah, Presiden Mahasiswa Trisakti Alam Gaos meminta DPR mencabut rekomendasi DPR periode sebelumnya yang menyatakan bahwa kasus penembakan di Trisakti dan Semanggi bukan termasuk pelanggaran berat HAM. "DPR mengecewakan dan jaksa agung yang baru lebih mengecewakan lagi. Kesannya ada ketakutan yang sangat besar yang dihadapi," kata Alam, ditemui usai ziarah di makam Hendriawan Sie (salah seorang mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak peluru aparat) di TPU Al Kamal, Jakarta Barat, kemarin.
Selain Hendriawan, tragedi Trisakti memakan korban tiga mahasiswa, yaitu Elang Mulya, Hafidin Royan, dan Hery Hartanto. Tubuh mereka lunglai setelah ditembus peluru tajam. Peristiwa pada 1998 itu menjadi awal serangkaian kerusuhan di Jakarta hingga menyebabkan Presiden Soeharto lengser dari kursinya pada 21 Mei. Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keempat orang itu digelari Pahlawan Reformasi pada 2005. (naz)

      Minggu, 13 Mei 2007  
     
     
     

      peringatan 12 Mei
      Pemerintah Dinilai Lupakan Tragedi Trisakti


      Jakarta, Kompas - Meskipun selalu diperingati setiap tahun, ada kecenderungan pelupaan terhadap upaya pengungkapan peristiwa penembakan mahasiswa di Trisakti. Pelupaan itu tampak dari tidak adanya niat pemerintah, kejaksaan, ataupun DPR untuk menegaskan bahwa peristiwa itu merupakan sebuah tragedi pelanggaran hak asasi manusia berat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditantang mewujudkan janjinya dalam penegakan hukum dan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia.

      Kegelisahan itu terungkap di tengah-tengah peringatan tragedi Trisakti, Sabtu (12/5) di Jakarta. Salah satu kelompok masyarakat yang ikut menyerukan kegelisahan itu adalah Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK) yang pada Sabtu siang melawat dan menaburkan bunga dukacita di depan pagar kampus itu.

      Dalam orasinya, koordinator aksi SRMK, Marlo Sitompul, mengatakan, pemerintah diminta bersikap tegas dan berani mengungkap penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin Royan, serta Hendriawan Sie, itu.

      Sitompul juga menyerukan agar warga tidak melupakan tragedi penembakan itu dan terus mendesak pemerintah untuk mengusutnya. Selain aksi yang dilakukan SRMK, pada Sabtu pagi mahasiswa Trisakti bersama keluarga korban memperingati tragedi itu di halaman Kampus Trisakti.

      Di tempat keempat mahasiswa Trisakti gugur, diletakkan karangan bunga. Selain itu, di museum peringatan tragedi Trisakti yang berada di lantai dasar Gedung Dr Sjarif Thajeb, kompleks Kampus Trisakti, ditayangkan dokumentasi gerakan mahasiswa kala itu. BEM Fakultas Ekonomi Trisakti juga melengkapi peringatan tragedi Trisakti dengan berziarah ke makam Hendriawan Sie di TPU Al Kamal, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

      Ditemui di depan tugu peringatan tragedi Trisakti, alumnus Trisakti yang juga Koordinator Kontras, Usman Hamid, kembali menegaskan agar pemerintah tidak melupakan tragedi itu. Ia menyayangkan sikap Jaksa Agung Hendarman Supandji yang mengatakan kejaksaan tidak dapat menyelesaikan kasus Trisakti dan Semanggi. "Seharusnya, kejaksaan dapat menyidik kasus itu tanpa terpengaruh sikap politik DPR yang menyatakan bahwa kasus itu bukan pelanggaran hak asasi manusia," kata Usman.

      Di sisi lain, ia menyoroti sikap DPR yang tidak konsisten dalam perkara itu. "Integritas politik mereka tak tampak dalam kasus ini. Mereka tidak mendengarkan suara korban dan ada niat untuk melupakannya," ujar Usman.

      Ia mengatakan, pemberian tanda jasa kepada keluarga korban oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 sebenarnya adalah modal awal pengakuan atas kekeliruan negara. Seharusnya, modal awal itu ditindaklanjuti dengan menyidik kasus tersebut dan memberikan penyelesaian yang adil bagi korban. "Presiden ditantang untuk mewujudkan itikad baiknya, jangan separuh hati," kata Usman.

      Komentar Wiranto

      Di Denpasar, Bali, mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan, anggota maupun mantan anggota ABRI selama ini sudah menunjukkan diri taat pada hukum dan konstitusi, termasuk dalam soal pengusutan kasus kerusuhan Mei 1998. Dia meminta masyarakat juga sama-sama menghormati proses dan keputusan hukum yang dihasilkan atas persoalan itu.

      "Saya tidak bermaksud menjustifikasi apa-apa. Kami, ABRI dan mantan ABRI, selalu setia pada hukum dan konstitusi. Sudah ada yang dihukum dengan keputusan hukum yang tetap. Jadi, mau apalagi kami ini," kata Wiranto, yang kini juga Ketua Umum Partai Hanura, seusai melantik Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura se-Bali.

      "Saya sendiri tidak mempermasalahkan adanya peringatan (Tragedi 12 Mei 1998). Toh sudah ada pengakuan adanya pahlawan reformasi bagi sebagian orang. Peringatan itu suatu yang wajar untuk membangkitkan semangat, dan hal itu harus kita hargai," kata Wiranto. Ia menyatakan tidak merasa sebagai pihak yang paling benar. Sebab, menurut dia, kebenaran itu sifatnya relatif, tidak mutlak, dan tidak absolut. Ia hanya mengajak masyarakat untuk menghormati hukum dan konstitusi, seperti yang sudah dia lakukan. (JOS/ben)

      http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/12/sh04.html

      Tragedi Kemanusiaan Mei 1998
      Penantian Panjang Sebuah Kebenaran



      Oleh
      Wahyu Wibisana/Romauli/Sihar Ramses Simatupang

      JAKARTA—Tok… tok… tok… pintu rumah Ruminah diketuk berulang-ulang di pagi yang masih gulita itu. Jarum jam masih bertengger di angka 02.00 WIB. Maka bergegaslah Ruminah membukakan pintu. Tetapi begitu pintu dibuka, tidak ada seorang pun yang terlihat. Lalu sebuah bayangan berkelebat di balik gorden. Namun ketika kain gorden disibakkan, lagi-lagi tak ada orang di luar sana.
      Hari-hari berikutnya, terdengar suara langkah sepatu “tanpa pemilik” mondar-mandir di balik rumah. Kejadian ini membuat perasaan Ruminah campur aduk antara takut dan jengkel. Ternyata ini pun belum cukup, karena tiba-tiba telepon rumah berdering.
      “Ini ibunya Gunawan, ya?” suara lelaki terdengar di seberang telepon. “Iya,” jawab Ruminah. “Anak ibu yang mati di Yogya Mal, Klender?” tanya lelaki itu, dan Ruminah kembali menjawab “Iya”. “Kalau ada orang yang datang ke rumah ibu, diamkan saja!” bentak lelaki itu lalu menutup telepon.
      Inilah rupanya, teror yang dialami Ruminah pada Mei 1998. Belum lagi pertanyaan lugu dari tetangganya, yang khawatir jangan-jangan orang yang menggedor-gedor pintu itu adalah hantunya Gunawan (13 tahun). “Aduuh, saya sedih sekali,” tutur Ruminah ketika ditemui SH pada peluncuran dan bedah buku “Kerusuhan Mei 1998” di Goethe Haus, Jakarta, Kamis (10/5) malam.

      Teror itu dialaminya setiap hari mulai tanggal 13 Mei 1998, dan berhenti total 22 Mei 1998, sehari setelah Presiden Soeharto mundur. Namun ketakutan akan terulangnya peristiwa keji itu masih membayangi Ruminah hingga saat ini. “Saya khawatir terjadi lagi, kalau pelakunya tidak diadili,” kata Ruminah yang hanya menemukan baju dan gesper bertuliskan “Gunawan” di antara mayat-mayat yang gosong di RS Cipto Mangunkusumo, pada 14 Mei 1998.

      Korban Perkosaan
      Kisah Ruminah hanyalah secuil dari fakta kerusuhan Mei 1998 yang terjadi serempak di berbagai wilayah di Tanah Air. Namun, Ruminah yang tergabung dalam Forum Keluarga Korban Mei (FKKM) 1998 masih lebih beruntung dibandingkan dengan korban perkosaan.
      Korban perkosaan sampai kini tetap membisu karena traumanya lebih besar daripada pembunuhan. Kemala Chandra Kirana (Ketua Komnas Perempuan) mengatakan, ketika membisu, orang lain padahal dapat mempolitisasi dan mengatasnamakan korban.
      Menurut Saparinah Sadli, mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menyelidiki kerusuhan Mei 1998, perkosaan memang mempunyai dampak yang sangat kompleks. Laporan TGPF juga menyebutkan kondisi umum para korban antara lain ketika diperiksa menangis, gemetar, dan sangat ketakutan; korban dan ibunya mengalami goncangan jiwa, bengong, dan pandangan mata kosong.
      Selain itu, ada pula yang kondisi kejiwaannya destruktif, sering mengamuk terutama bila bertemu laki-laki. Ada yang hampir bunuh diri, tapi ada juga yang meninggal setelah disuruh ibunya meminum cairan pembasmi serangga. Selain itu, ada seorang remaja berumur 14 tahun hamil setelah diperkosa.
      Data TGPF menunjukkan, jumlah perkosaan mencapai 50 di Jakarta dan sekitarnya, 1 (Medan), 2 (Surabaya); perkosaan dengan penganiayaan 14 di Jakarta dan sekitarnya, penyerangan seksual/penganiayaan 9 di Jakarta dan sekitarnya, 1 (Medan); pelecehan 5 di Jakarta dan sekitarnya, 8 (Medan), 6 (Surabaya).
      Jumlah korban perkosaan dan pelecehan seksual menjadi perdebatan paling kontroversial. Dalam tubuh TGPF sendiri terjadi perdebatan panjang yang sempat menimbulkan konflik dalam proses penyelidikan terhadap korban. Namun anehnya, dokumen asli yang disimpan TGPF di Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, hilang.
      “Dokumen asli TGPF yang disimpan di Komnas HAM hilang. Yang ada hanya fotokopian. Dan setelah kita telusuri, 90 persen alamat yang tertera di dalam data tersebut hilang,” ungkap Ester Indahyani Jusuf, salah satu penulis buku “Kerusuhan Mei 1998”.

      Dilupakan
      “Jadi upaya pelupaan ini sangat sistematis. Kami percaya ini sebagai upaya pelaku kerusuhan 13-15 Mei 1998. Maka tekad kami untuk melawan pelupaan ini,” kata Ester. Itulah salah satu hambatan dalam proses pembuatan buku setebal 470 halaman yang diterbitkan oleh SNB dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) itu.
      Belum lagi, tidak ada data yang bisa diakses dari TNI, Polri, dan pemerintah. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso juga tidak mau memberi kesaksian secara terbuka atas kerusuhan di Jakarta.
      Menjelang penerbitan buku, malah ada surat dari Komnas HAM. Menurut Ester, Sriyana dari Komnas HAM menilai buku tersebut membongkar rahasia pekerjaan di Komnas HAM, padahal, menurut Ester, isi buku itu merupakan data laporan TGPF serta hasil investigasi SNB, APHI dan masyarakat korban.
      Pengamat politik dari Center for Strategy and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengakui adanya intrik-intrik dalam tubuh militer, politisi, intelijen dan lain-lain yang menyulitkan penulisan buku tersebut. Buku itu, seperti kata Saparinah Sadli, padahal mendorong pemerintah dan DPR untuk menyelidiki kasus Mei.
      Saparinah berpendapat kasus Mei memenuhi unsur sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah dirancang, meluas (tidak hanya terjadi di satu kota), dan dibiarkan berlangsung (aparat keamanan tidak melakukan pengamanan khusus). Jadi tidak diterimanya data TGPF menunjukkan kuatnya penyangkalan dari penguasa.
      Di lain pihak, dosen Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri pesimistis kasus Mei dapat terungkap. “Mengapa? Saat ini yang berkuasa Orde Baru jilid II. Tidak akan terungkap kalau orang-orang yang terlibat itu memegang kekuasaan,” ia mengingatkan. Dan jika kasus ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada jaminan kasus ini tidak akan terulang lagi. (*)


      http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/12/sh01.html
     


Peringatan Tragedi Trisakti 1998
12 Mei Diusulkan Jadi Hari Anti-Kekerasan




Oleh
Stevani Elisabeth

Jakarta–Universitas Trisakti telah mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk menetapkan tanggal 12 Mei sebagai Hari Anti-Kekerasan Nasional. Pasalnya, peristiwa 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti telah menandai suatu peradaban dan kebangkitan baru di Indonesia.
“Ini akan kita perjuangkan bukan dengan kekerasan karena Trisakti ingin menjadi menara air yang mengalirkan kesejukan,” ujar Rektor Universitas Trisakti Prof Thobi Mutis pada peringatan 9 tahun Tragedi Trisakti di Universitas Trisakti, Sabtu (12/5), yang dihadiri ratusan mahasiswa.
Menyinggung proses hukum dalam kasus Trisakti ini, Thobi mengatakan perjuangan Universitas Trisakti untuk menegakkan hukum terus dijalankan. “Hukum ini berjalan seperti air mengalir dan itu tidak bisa dibendung, kita hanya tunggu waktu saja karena keadilan tidak bisa dibendung,” katanya. Meski demikian, dia mengaku tidak tahu persis faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian kasus Trisakti ini.
Sementara itu, Lasmiati, ibu kandung dari Alm Hari Hartanto, menyatakan tim keluarga merasa kecewa karena sudah 9 tahun kasus ini terjadi namun proses hukum terhadap kasus tersebut tidak tuntas. Menurutnya, pihak keluarga korban Trisakti meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan Keppres dan mencabut pernyataan pemerintah yang menyebutkan bahwa kasus Trisakti bukan pelanggaran HAM berat.
“DPR pernah mengeluarkan pernyataan bahwa kasus Trisakti bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Kami minta pernyataan tersebut dicabut. Kita berharap Bapak Presiden punya hati nurani untuk menuntaskan masalah ini,” ujarnya. Dia menambahkan pihak orang tua korban merasa proses hukum dari kasus Trisakti hambar.
Peringatan tragedi Trisakti ini selain dihadiri oleh seluruh sivitas akademika juga di hadiri oleh para orang tua korban. Peringatan ini juga selain diperingati dengan upacara bendera juga dilakukan napak tilas dengan meletakkan karangan bunga di 4 prasasti.
Keempat prasasti tersebut terletak di halaman Universitas Trisakti. Prasasti-prasasti tersebut dibuat berdasarkan lokasi keempat korban ditembak. Rektor dan para orang tua korban juga meletakkan karangan bunga di tugu 12 Mei yang berada di halaman kampus Universitas Trisakti.
Peristiwa yang terjadi pada 12 Mei 1998 telah menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti, yakni Hafidin Royan, Heri Hartanto, Endriawan Sie, dan Elang Mulya Lesmana.

Tergantung Presiden dan DPR
Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalami kesulitan untuk membuktikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) sebagai pelanggaran HAM berat karena unsur pelanggaran HAM berat tidak terpenuhi.
Hendarman mengatakan hal itu setelah menghadiri acara penyambutan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang bertajuk “Menyambut Kembalinya Abdul Rahman Saleh sebagai Warga Masyarakat Madani untuk Tegakknya Rule of Law” di Jakarta, Jumat (11/5) malam.
Menurut Hendarman, yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Selain itu, pelanggaran HAM berat juga harus memenuhi unsur pembunuhan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan meluas.
Khusus untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Hendarman merasa kesulitan menemukan unsur menyeluruh dan meluas dalam ketiga kasus itu. “Pembuktian bahwa perbuatan itu dilakukan secara menyeluruh dan meluas itu yang kesulitan,” katanya.
Selain itu, apabila ketiga kasus yang terjadi pada masa reformasi itu dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, diperlukan rekomendasi DPR untuk memprosesnya.
Hal itu juga dianggap Hendarman sebagai halangan, karena hingga saat ini keputusan politis dari DPR itu tidak diberikan. Senada dengan Hendarman, mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang ditemui secara terpisah mengatakan Kejagung akan tetap berpegang pada pendirian serupa, yaitu menunggu rekomendasi DPR. Ketiga kasus itu tidak akan diproses sebagai pelanggaran HAM berat selama rekomendasi dari legislatif tidak diberikan.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk menuntaskan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II yang terjadi pada 1998-1999.
Dewan Pimpinan Nasional Peradi sangat prihatin dan menyesalkan sikap penyelenggara negara terhadap penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, yang telah ditangani penegak hukum pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan saat ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Peradi, rekomendasi DPR bukanlah suatu produk hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM berat pada peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II. (ant)


 
      Minggu, 13 Mei 2007 NASIONAL
     
      Pengusutan Lebih Penting dari Gelar Pahlawan
      JAKARTA- Memasuki tahun kesembilan tragedi Trisakti, keseriusan pemerintah mengusut pihak yang bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut dipertanyakan kembali.

      Sejauh ini empati pemerintah baru ditunjukkan dengan pemberian gelar Pahlawan Reformasi kepada empat mahasiswa yang tewas tertembak pada aksi demonstrasi 1998.

      Hal itu terungkap pada peringatan sembilan tahun tragedi Trisakti, di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Sabtu (12/5) pagi. Upacara peringatan yang dipimpin Rektor Universitas Trisakti Prof Thoby Mutis itu berlangsung khidmat, ditandai dengan pengibaran bendera setengah tiang.

      Selain ratusan mahasiswa, empat keluarga korban tragedi Trisakti juga hadir. Mereka adalah keluarga almarhum Hari Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendriawan Sie, dan Hafidin Royan.

      Napak Tilas

      Selain upacara di pelataran kampus, para peserta juga melalukan napak tilas di lokasi tempat para pahlawan reformasi tertembak.

      Napak tilas dilanjutkan dengan tabur bunga di Tugu Tragedi Trisakti oleh keluarga korban dan sivitas akademika universitas tersebut.

      Dalam sambutannya, Thoby Mutis menyatakan, pemerintah harus mengungkap misteri tewasnya empat mahasiswa Trisakti.

      ''Pengungkapan ini merupakan bagian dari program penegakan hukum,'' katanya. (A20-48)
     




[Non-text portions of this message have been removed]



_________________________
SASTRA-PEMBEBASAN, wacana sukasamasuka sastrakitakita
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/sastra-pembebasan/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/sastra-pembebasan/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[hidden email]
    mailto:[hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Loading...