#sastra-pembebasan# Gila: Pengin Jadi Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Dituding Gali Dana Dengan Cara Pungli & Korupsi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

#sastra-pembebasan# Gila: Pengin Jadi Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Dituding Gali Dana Dengan Cara Pungli & Korupsi

Nanang Heriyanto
Kalau tidak tercapai ambisinya untuk jadi Bupati, mungkin pejabat seperti ini bisa jadi gila
__________________________________
Moh. Usman send a link
http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/warta-online-pengin-jadi-bupati-kepala.html
Pengin Jadi Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Dituding Gali Dana Dengan Cara Pungli & Korupsi

Korupsi semacam ini perlu ditindak agar tidak terulang lagi dimasa
depan. Sebab korupsi dana pendidikan sebagaimana ketiga berita dibawah
ini, tentu akan sangat merugikan dan bisa membawa bangsa pada kebodohan
& pembodohan.







Jika yang diberitakan pada berita pertama
harian cetak Surya (Kompas Group, OnLine-Tribun News) benar2 terjadi,
tentunya sangat memprihatinkan, karena untuk pencalonan diri sebagai
kepala daerah & biayanya dicari dengan cara menyalahgunakan wewenang
 dengan memaksa pungutan liar. Dan sebagaimana berita kedua & ketiga
 dimana penggalangan dana juga dilakukan dengan pembelian fiktif dan
korupsi.







Maka
 diharapkan aparat hukum bertindak tegas, jangan sampai telah menemukan
adanya kerugian negara ratusan juta rupiah sebagaimana berita ketiga,
lalu tahu2
 kasus ini hilang ditengah jalan. Ini akan menguatkan dugaan, bahwa
korupsi dana pendidikan di Tulungagung terus diulang2, karena tidak ada
tindakan hukum. Ini bisa menimbulkan anggapan bahwa aparat hukum di
Tulungagung bisa disuap atau mendapatkan bagian dari hasil korupsi, atau
 bahkan bisa dituding ikut andil dalam terjadinya korupsi.







Untuk
mebuktikan bahwa aparat hukum tidak terlibat dalam korupsi itu, maka
buktinya ditunggu masyarakat. Apalagi sebagaimana dalam berita ketiga,
adanya dugaan korupsi dana hibah (block grant) yang dananya langsung
dari kementrian pendidikan. Jangan sampai puluhan milyar dana dari
kementrian pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memajukan
pendidikan di Tulungagung, ternyata habis dimakan tikus. Dalam berita
ketiga disebutkan adanya dugaan korupsi dana hibah untuk SMP. yang perlu
 diketahui masyarakat, dana hibah dari kementrian itu, ada juga dana
hibah dari kementrian pendidikan untuk SD, SMP dan SMA. Maka
 dengan adanya indikasi korupsi pada dana hibah SMP, tidak menutup
kemungkinan juga terjadi pada dana hibah yang SD dan SMA.







Ketegasan
 Aparat hukum diperlukan, agar pada masa mendatang koruptor takut
merampok dana pendidikan. Karena Pendidikan adalah masa depan bangsa.
Dan juga agar memberi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia,
bahwa untuk maju sebagai kepala daerah, tentunya jangan dengan merampok
uang negara yang seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat,
sebagaimana janji2 setiap calon kepala daerah. Dan juga pembelajaran
bahwa jika seseorang terpilih sebagai kepala daerah, tentunya jangan
karena habis biaya banyak, lalu melakukan korupsi besar2an untuk
mengembalikan modal.



Sebab jika fenomena semacam ini terus berlanjut,
 maka bisa dipastikan demokrasi (baca; demokrasi seolah2) seperti ini
akan mematikan anak bangsanya sendiri dan menghancurkan negara kesatuan
RI



-------------------------------------------------------



Berita Pertama



Harian Surya/TribunNews



http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2012/09/03/kadis-pendidikan-dituding-gali-dana-kampanye



Kepala Dinas Pendidikan Dituding Gali Dana kampanye



Senin, 3 September 2012 20:44 WIB


 



 SURYA Online, TULUNGAGUNG
 - Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Bambang Setya Sukardjono yang
mempopulerkan nama dirinya menjadi BK dilaporkan ke Bupati Tulungaung
oleh forum kepala sekolah. Pasalnya BK dinilai menggali dana kampanye
terkait pencalonannya sebagai Bupati melalui sekolah-sekolah.







Selain ke Bupati Tulungagung, surat aduan tersebut juga ditembuskan ke DPRD Tulungagung, Ketua Dewan Pendidikan, Kepala



Inspektorat, Kejaksaan Negeri, Polres Tulungagung dan media massa.







Dalam aduannya, forum kepala sekolah ini mencantumkan empat poin



penyimpangan
 BK kepada sekolah-sekolah. Diantaranya, mewajibkan sekolah favorit
untuk memungut sejumlah uang kepada siswa baru dan wacana BK merombak
jajaran kepala sekolah dengan tujuan tertentu.







Sayangnya saat
akan dikonfirmasi, BK tidak ada di kantornya. Demikian juga saat
dihubungi lewat telepon, BK tidak pernah mau mengangkat.







BK menyatakan diri maju sebagai calon Bupati Tulungagung pada



Pilkada
 mendatang. BK mengaku pantas
mencalonkan diri sebagai Bupati Tulungagung, karena merasa berhasil
memajukan pendidikan di Tulungagung.



--------------------------------------------------------



Berita kedua
Jurnal Korupsi



http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/12/korupsi-berjamaah-dana-pendidikan.html



Korupsi Berjamaah Dana Pendidikan Tulungagung Akankah Terbongkar Karena
Mafia pendidikan Dilaporkan ke Polisi Karena Bawa Kabur Uang ???







Sehubungan saat ini sedang ada permasalahan hukum antara salah satu distributor
buku dengan seseorang yang merupakan pengatur penyediaan buku di Tulungagung
(copy berita terlampir), maka dengan ini kami memberitahukan
sebagai berikut.



Bahwa dalam pengadaan buku SD dan alat peraga SD pada tahun 2010 yang sumber
dananya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) pendidikan, memang ada masalah,
mulai proses pelelangan sampai pada pelaksanaannya.



Saat proses pengadaan berlangsung juga telah dilaporkan oleh elemen warga
Tulungangung, yang mendapat bocoran pertemuan antara kepala dinas pendidikan,
Bambang Kardjono, bersama Indra Fauzi (sekarang sekda kab Tulungagung) dengan
para mafia pendidikan yakni Liauw Inggarwati cs di hotel elmi & hotel
mojopahit Surabaya, dalam rangka mengatur pengadaan itu (foto2 dan berita
pertemuan itu pernah dilaporkan pada Bupati, DPRD dll, bahkan pernah diungkap di mendia massa, tapi sampai sekarang
belum ada respon. Dimana bocoran foto2 dan hasil pertemuan itu berasal dari
salah seorang yang ikut pertemuan, tapi tidak puas dengan hasil pertemuan)



Karena sejak awal sudah merupakan niat untuk korupsi, maka akhirnya pekerjaan
berlangsung, dan hasilnya bisa diduga. Ternyata buku2 dan alat peraga yang
dikirim jumlahnya dikurangi 10-20% dari jumlah barang yang seharusnya dikirim
(sesuai penawaran dari penyedia barang). Tapi pembayaran dari uang negara (kas
daerah) tetap membayar 100% dan dibuat laporan seolah2 barang yang dikirim
jumlahnya adalah 100%, padahal realitanya barang yang dikirim jumlahnya hanya
80%.



Karenanya akhirnya selisih 20% dari pembayaran itu diminta oleh dinas
pendidikan dan karena kabarnya semua atas perintah dari Bupati dan Indra Fauzy
(sekarang Sekda Kab Tulungagung), maka 20% itu menurut keluhan Kepala dinas
pendidikan pada beberapa orangnya, semuanya disetorkan pada Bupati dan
diantaranya dipakai untuk membayar biaya tertentu agar Indra Fauzy bisa menjadi
Sekda Kab Tulungagung. Bambang sebagai kepala dinas pendidikan mengeluh, karena
dulu janjinya akan dibantu untuk bisa menjadi calon bupati/ calon wakil bupati,
akan tetapi, ternyata dibalik itu semua Bupati dan Sekda Kab Tulungagung Indra
Fauzy, punya jago tersendiri, yakni wakil Bupati sekarang sebagai calon bupati
mendatang berpasangan dengan Anas Lutfi pengurus PAN Jatim. Maka sebagian dana
hasil korupsi itu juga untuk membiayai pencalonan tersebut. Sedangkan
pencalonan dari Bambang sama sekali tidak dibantu.



Akhirnya dengan berbagai cara Bambang mencari dana, sehingga barang sudah dikurangi
20% sehingga harga yang dibayar juga hanya 80% (tapi dibuat seolah2 membayar
100%, sedangkan yang 20% dikembalikan pada bambang untuk disetorkan pada Bupati
& Indra Fauzy), selain itu selanjutnya kepala dinas pendidikan melakukan
negoisasi sendiri pada Liauw Inggarwati, untuk mengurangi kualitas buku dan
alat peraga pendidikan yang dikirim ke sekolah2, dengan itu bambang sebagai
kepala dinas pendidikan bisa meminta 20% bagian, karena kualitas buku &
peraga dimabilkan barang yang kualitas nomor 4, yang lebih murah, sehingga
tidak memenuhi ketentuan spesifikasi yang ditentukan oleh permendiknas tentak
DAK pendidikan 2010



Maka untuk mengetahui keberadaan sebenarnya, anggota DPRD perlu turun langsung
ke sekolah2 SD penerima buku & alat peraga pendidikan yang pengadaannya
dilakukan tahun 2010, seperti usul kami sebelumnya. Untuk mengecek jumlah
barang yang ada sebenarnya, dengan penawaran dari penyedia barang maupun
laporan palsu yang dibuat oleh dinas pendidikan.



Sebenarnya mudah bagi DPRD untuk mengecek itu, yakni dengan cara diambil secara
sampling tiap kecamatan 1 sekolah SD untuk diperiksa. karena semua sekolah
jumlah barang yang dikirim memang jumlahnya dikurangi 10-20%. selain jumlah
barang, periksalah bukunya, maka akan tampak banyak buku adalah buku bekas/
buku stok lama. Demikian juga halnya pada alat peraga pendidikan



Sepandai2 menyimpan kebusukan akhirnya terbongkar juga, dimana karena pada
pertemuan di hotel elmi & hotel mojopahit surabaya dibocorkan, maka hal itu
dicium oleh media massa, dan akhirnya diketahui juga oleh aparat hukum BPK,
kejaksaan dll. Maka infonya, untuk menutup wartawan & LSM se Tulungagung agar
persoalan tidak mencuat keluar, maka para wartawan dan LSM itu dikumpulkan di
malang oleh koordinatornya bersama oknum dinas dan dibagilah uang  disana. Ada wartawan dan LSM yang mau menerima
dan ada juga yang tidak mau menerima.

Selain itu juga diberikan pada anggota BPK yang sedang memeriksa di
Tulungagung, agar jumlah barang yang sengaja dikurangi tadi tidak muncul ke
permukaan, , dan untuk DPRD
kabarnya menerima uang. Sedangkan agar hal ini tidak diperiksa
kejaksaan, infonya kepala dinas baru saja 
mengeluh karena bulan lalu harus memberi setoran pada kejaksaan

Jadi bisa dihitung sendiri, dari total pengadaan untuk buku dan alat peraga itu
yang total pagunya adalah hampir 20 milyar, ternyata sekian banyak dibuat
bancakan oleh bupati dan bawahannya, DPRD dll, juga untuk menutupi agar kasus
hukum tidak diteruskan. Sekolah akhirnya menerima barang busuk.



Jadi sebenarnya konflik antara distributor dan Liauw Inggarwati itu, khususnya
yang berkaitan dengan keadaan Tulungagung, karena juga keserakahan para pejabat
Tulungagung yang sejak awal sudah meminta agar buku & alat peraga
pendidikan yang pengadaannya dilakukan tahun 2010 itu, jumlahnya dikurangi dan
kualitas minta dikirim yang kualitas 4. Dan kebetulan sekarang jadi kasus nasional,
karena kebetulan Liauw Inggarwati cs tidak membayar pada distributornya dan
akhirnya dilaporkan pada Polisi.



Untuk itu, ditunggu kedatangan DPRD untuk memeriksa semua sekolah secara
sampling, kalau tidak mau, berarti benar kata Bambang kepala dinas pendidikan,
bahwa kasus ini pasti aman karena dia hanya menjalankan perintah Bupati, Sekda
kab & DPRD untuk melakukan korupsi. Padahal harusnya Bupati waspada bahwa
Liauw Inggarwati sudah terkenal sebagai mafia proyek, yang selalu mengurangi
jumlah dan kualitas barang ataupun pembangunan dengan alasan hanya menjalankan
permintaan pejabat. Seperti contoh pembangunan Gedung Olahraga Magetan, dimana
akhirnya mangkrak padahal sudah dibayar lunas, akibatnya Bupati saat itu sampai
mati, beberapa pejabat PU disana divonis masuk penjara. Liauw bebas karena
beralasan hanya jalankan permintaan pejabat.



Salam

Panggung - Paguyuban Wong Tulungagung





Agung


NB: operator seluruh proyek di Tulungagung adalah adik kandung Indra Fauzy,
maka DPRD mohon juga memeriksa, pernah ada pembelian fiktif memakai dana
DPPID  tahun 2010, Rp 300 juta, sudah
dibayar lunas, tapi barang tidak ada yang dikirim sama sekali (fiktif). Dan
pengadaan mebel sekolah, dimana harusnya dibelikan mebel baru, tapi ternyata
mebel lama yang sudah ada hanya dicat/ dipelitur ulang, pernah ada temuan BPK berita
media massa untuk hal ini

cc. Instansi Yang Berkepentingan





Bagi masyarakat yang menginginkan keseimbangan informasi bisa menghubungi:
1. Bambang Kardjono, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, HP: 081335722229
2. Isman, Ketua DPRD Tulungagung, HP: 08123209252
3. Supriono, Ketua Komisi DPRD Tulungagung, HP: 08125905711
4. Alimin, Ketua Fraksi PAN DPRD Tulungagung, HP: 081335048650
5. Saefudin Zuhri, Pantia pengadaan, HP: 085235018181
6. Bagyo, Dinas pendidikan, PPK pengadaan Tulungagung, HP: 082139154214
7. Budi, Staff Pendidikan Yang membuat laporan penerimaan barang, HP:
 081334614688

Lampiran Berita
http://www.radaronline.co.id/berita/read/20843/2012/Mafia-Pendidikan-Dilaporkan-ke-Polisi-
Karena Gelapkan Puluhan Milyar
Mafia Pendidikan Dilaporkan ke Polisi

RadarOnline, Jakarta, Radar Online

Di negara-negara yang terjamin kepastian hukumnya, karena aparat hukum
bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kejahatan bisa ditekan dan
dampaknya masyarakat merasa terlindungi, penjahat akan berpikir seribu
kali untuk melakukan kejahatan.Di negara yang tidak terjamin
kepastian hukumnya, biasanya terjadi karena aparat hukum masih
menganggap hukum bisa dimain-mainkan, sehingga masyarakat masih sulit
mencari keadilan, dan para penjahat (apalagi penjahat yang punya uang
banyak) meraja-lela. Jika berkelanjutan karena tidak ada perbaikan
sistem dan mental, maka lama membuat masyarakat tidak percaya hukum dan
aparatnya, maka lama-lama akan makin sering terjadi anarkisme. Semoga
makin mendewasakan masyarakat (juga aparat), demi hari esok RI yang
lebih baik.


Sosok mafia yang terkenal kebal hukum, Liauw Inggarwati dkk, dilaporkan oleh Direktur distributor buku PT. Bintang Ilmu, Alim
Tualeka ke Bagian Pidana Umum Polda Jatim, berkaitan tuduhan dugaan
tindak pidana kejahatan penggelapan uang sebesar puluhan milyar rupiah.



Dugaan tindak pidana kejahatan penggelapan uang bernilai puluhan milyar
rupiah itu dikarenakan Liauw Inggarwati dkk tidak membayar ribuan
eksemplar buku yang dibeli dari PT. Bintang Ilmu, padahal buku-buku itu
telah dikirimkan oleh Inggarwati dkk ke sekolah-sekolah dibeberapa
kabupaten di Jawa Timur.



Info yang didapat menyatakan bahwa pada tahun 2010 & 2011 Liauw
Inggarwati cs adalah pengatur, pemenang & penyedia dalam lelang
pengadaan buku yang didanai oleh dana APBN, yakni Dana Alokasi Khusus
(DAK) pendidikan dibeberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yakni Kabupaten
 Probolinggo, Pacitan, Ngawi, Lumajang, Tulungagung, Magetan dll. total
bernilai puluhan sampai ratusan milyar rupiah.



Meskipun sudah dibayar oleh pemerintah daerah/ kas daerah setempat,
seperti misalnya di kabupaten Pacitan, Probolinggo, Lumajang dll telah
dibayar lunas pada tahun 2010, dan misalnya di Tulungagung, Magetan
telah dibayar lunas pada tahun 2011, akan tetapi sampai Agustus 2012
Liauw Inggarwati dkk ternyata enggan bahkan terkesan tidak mau membayar
kepada distributor PT. Bintang Ilmu yang mensuplai seluruh buku yang
telah dibagikan ke kabupaten dimana Liauw Inggarwati dkk merupakan
penyedia buku yang dibagikan ke sekolah2 di daerah tersebut.



Liauw Inggarwati cs beralasan bahwa mereka belum mau membayar karena
sampai Agustus 2012 buku yang dikirim oleh PT Bintang Ilmu untuk
memenuhi kebutuhan pengadaan di daerah tersebut, belum lengkap alias
kurang dan kurangnya cukup besar yakni sekitar 20% dari buku yang
harusnya dikirim ke sekolah di daerah tersebut. Dan karena kurang, maka
mereka (Liauw Cs) belum dibayar oleh pemerintah daerah setempat.



Sedangkan Info yang lain menyatakan bahwa daerah tersebut telah membayar
 lunas kepada Liauw Inggarwati, maka PT. Bintang Ilmu memang sengaja
tidak mau mengirim 20% buku dari total keseluruhan buku yang merupakan
kewajiban Liauw Inggarwati dkk sebagai penyedia barang untuk dibagikan
ke sekolah-sekolah di daerah tersebut. Hal ini karena  ada gejala tidak
ada itikad baik dari Liauw Inggarwati dan komplotannya untuk membayar
buku-buku pada PT. Bintang Ilmu Group. Jika mereka (Liauw cs) sudah
membayar tentunya sisa kekurangan buku yang 20% itu akan dikirim oleh PT
 Bintang Ilmu Group. Apalagi sebenarnya uang dari daerah itu sudah
dibayarkan pada Liauw Inggarwati cs.



Sebenarnya dalam kaca mata hukum, karena Liauw Inggarwati cs beralasan
bahwa mereka belum mau membayar pada PT. Bintang Ilmu dikarenakan
daerah-daerah belum membayar pada mereka, maka PT. Bintang Ilmu bisa
saja menarik seluruh buku yang sudah dibagikan pada sekolah
didaerah-daerah tersebut. Akan tetapi apakah dalam negara yang belum
terjamin adanya kepastian hukum, langkah seperti ini akan bisa
terlaksana? Apalagi Liauw Inggarwati cs dikabarkan merupakan mafia-mafia
 yang cenderung kebal hukum dan aparat hukum takut berhadapan dengan
mereka.



Untuk Info lebih akurat & mendetail, masyarakat bisa konfirmasi pada
 pihak Polda Jatim, khususnya Bagian Pelayanan Masyarakat & bagian
Tindak Pidana Umum Polda Jatim. Juga bisa pada dinas pendidikan maupun
pemerintah di daerah-daerah yang bersangkutan.



Dan untuk info yang lebih seimbang masyarakat bisa berkomunikasi
langsung pada pihak yang bersengketa, karena hal ini bisa terkait pada
masalah Pidana Umum/ Kejahatan maupun sengketa perdata di Pengadilan.
Pihak-pihak yang bersengketa yakni, Liauw Inggarwati, Rudy Budiman  dan
Alim. (Nanang H/Richard).



--------------------------------------------------------------



Berita Ke Tiga
Tribun News Jatim



http://jatim.tribunnews.com/2012/11/07/kejaksaan-tulungagung-tangani-korupsi-block-grant



Kejaksaan Tulungagung Tangani Korupsi Dana Block Grant Pendidikan




TRIBUNJATIM.COM,TULUNGAGUNG- Polres Tulungagung telah mengalah
dan  menyerahkan penanganan korupsi dana block grant Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaantahun 2012, di beberapa SMP yang ada di
Tulungagung.







Polres sepenuhnya menyerahkan penanganan perkara
tersebut ke  Kejaksaan Negeri Tulungagung, meski sebelumnya sudah
melakukan penyelidikan.







Menurut Kapolres Tulungagung, Ajun
Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wishnu Hermawan Februanto, tim dari
Satreskrim sudah melakukan penyelidikan di SMPN 2 Gondang, yang
terindikasi ada penyelewengan dana block grant Kemendikbud tersebut.







Namun
 pada saat yang bersamaan Kejari Tulungagung, melalui Kepala Seksi
Intelejen juga melakukan penyelidikan perkara yang sama. Untuk itu kedua
 tim dari Polres dan Kejari melakukan sinergi, dan diputuskan perkara
tersebut ditangani sepenuhnya pada Kejaksaan.







"Lewat koordinasi
antar kedua lembaga, kami sepakat menyerahkan perkara tersebut ke
Kejaksaan Negeri Tulungagung. Yang penting perkara tersebut ditangani
dan siap disidik," terangnya, Rabu (7/11/2012).







Kepala Seksi
Intelejen (Kasi Intel) Kejari Tulungagung, Agus Rujito membenarkan
adanya penanganan perkara korupsi di SMPN 2 Gondang. Agus juga
memberikan apresiasi kepada Polres Tulungagung yang merelakan perkara
ini ditangani Kejaksaan.







"Yang penting ada sinergi antara
kejaksaan dan kepolisian dalam menangani perkara korupsi di Tulungagung.
 Tidak perlu ada polemik antar lembaga penegak hukum dalam penanganan
perkara yang memungkinkan kedua lembaga saling bersentuhan," ujarnya.







Terkait
 perkara tersebut Agus menjelaskan, tahun 2012 Kemendikbud menyediakan
dana block grant untuk program nasional rehabilitasi ruang belajar SMP
se-Indonesia.







Sejumlah SMP di Tulungagung mengajukan dana block
grant tersebut, termasuk SMPN 2 Gondang, Kecamatan Gondang. Salah satu
SMP di barat Tulungagung tersebut akhirnya mendapatkan dana Rp 270 juta.
 Namun dalam perjalanannya dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan
untuk rehabilitasi ruang kelas, dan ada sejumlah dana yang tidak
dipertanggungjawabkan.







"Dari dana yang dicairkan oleh
Kemendikbud, ada sejumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sejauh ini kami masih menghitung kerugian tersebut," katanya.







Namun
 saat ditanya lebih jauh terkait penanganan perkara ini, Agus enggan
menjawab dengan alasan masih tahap penyelidikan. Jika sudah masuk dalam
tahap penyidikan, nantinya kejaksaan akan memaparkan perkara ini secara
terbuka.







Sebelumnya Kejaksaan sudah melakukan penyidikan perkara
korupsi pada program yang sama di SMPN 2 Bandung, yang mendapatkan dana
block grant sebesar Rp 450 juta untuk rehabilitasi 3 ruang kelas.
Kejaksaan menemukan penyelewengan dana tersebut sebesar Rp 100 juta.
Namun sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan.







Tidak
menutup kemungkinan akan ada sekolah lain yang akan terjerat kasus ini,
mengingat ada 11 SMP dari Kabupaten Tulungagung yang menerima dana
tersebut. Berdasarkan petunjuk teknis, dana ini diterima sekitar bulan
Maret 2012 lalu dan harus dikerjakan selama 90 hari sejak uang
diterimakan.

[Non-text portions of this message have been removed]

Loading...