Quantcast

#sastra-pembebasan# Bom Waktu dari Meruya - Kasus Hilton; Perdata atau Pidana?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

#sastra-pembebasan# Bom Waktu dari Meruya - Kasus Hilton; Perdata atau Pidana?

ChanCT
            TEMPO,
            Edisi. 14/XXXIIIIII/28 Mei - 03 Juni 2007
                        Hukum

      Bom Waktu dari Meruya
      Pekan ini pengadilan akan menyidangkan kasus gugatan perlawanan warga
Meruya terhadap putusan Mahkamah Agung. Bagaimana warga bisa mendapat
sertifikat?


TUMPUKAN dokumen itu beralih dari satu anggota ke anggota lain di Komisi
Pertanahan DPR RI. Isinya bermacam-macam. Ada akta pendirian perusahaan,
kuitansi jual-beli, juga surat girik berwarna merah. ”Semuanya asli, silakan
diperiksa,” kata pengacara Yan Juanda Saputra. Di sebelah Yan, Direktur
Utama PT Portanigra, Purwanto Rachmat, dengan cermat mengamati
dokumen-dokumen yang berada di tangan wakil rakyat itu.


Kamis pekan lalu, untuk kedua kalinya Portanigra dipanggil DPR. Selain
mengusung bergepok-gepok dokumen, mereka juga membawa gulungan-gulungan
kertas yang menunjukkan posisi lahan mereka di Kelurahan Meruya Selatan,
Jakarta Barat. Peta di atas kertas kalkir mereka beberkan kepada anggota
Dewan. Sebelumnya, DPR juga sudah memanggil perwakilan warga Meruya Selatan
dan pihak Pemerintah Kota Madya Jakarta Barat.


Tiga pekan terakhir ini nama Portanigra dan Meruya memang jadi buah bibir.
Ini lantaran perusahaan itu, lewat pengadilan, akan mengeksekusi 44 hektare
lahan di Meruya yang diklaim sebagai miliknya. Rencana eksekusi diputuskan
setelah Mahkamah Agung pada 2001 silam memenangkan gugatan perusahaan ini
kepada tiga makelar tanah, Djuhri, Yahya, dan Tugono. Tiga orang ini digugat
lantaran dituduh menjual tanah-tanah bersurat girik yang sebelumnya sudah
dijual ke Porta. ”Mereka memalsukan girik itu, sebab girik yang asli ada di
Porta,” ujar Yan Juanda.


Berbekal kemenangan enam tahun silam itu, Februari lalu, Portanigra meminta
penetapan eksekusi. Rapat koordinasi eksekusi dilakukan pada 26 April lalu
di Pengadilan Jakarta Barat. Hadir, antara lain, Polres, Kodim, dan Pemda
Jakarta Barat. Rencana eksekusi ditetapkan 21 Mei 2007. ”Waktu itu saya
minta dilakukan penelitian dulu, karena kami tidak tahu batas-batas tanah
yang sebenarnya,” kata Haryanto, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
kepada Tempo.


Rencana eksekusi bocor ke warga. Meruya langsung panas. Ribuan warga Meruya
unjuk rasa dan bertekad melawan jika mereka diusir dari situ. Sejumlah ruas
jalan ke daerah itu diblokir dan dijaga siang-malam oleh warga. Gubernur
Sutiyoso langsung menyatakan mendukung sikap warga Meruya. ”Saya akan pasang
badan, rakyat susah, maka pemimpin susah,” katanya. Belakangan, warga
menggugat balik Portanigra. Saat menerima gugatan warga itulah, Ketua
Pengadilan Jakarta Barat, Haryanto, menyatakan eksekusi lahan Meruya
ditunda.


Kemelut Meruya sampai ke DPR. Selama tiga pekan terakhir Komisi Hukum dan
Komisi Pertanahan silih berganti memanggil para pihak yang tersangkut
sengkarut ini. ”Kami ingin kasus ini diselesaikan secara baik dalam koridor
hukum,” ujar M. Nazir Djamil, anggota Partai Keadilan Sejahtera yang
memimpin rapat dengan Portanigra, Kamis pekan lalu itu.



l l l


LAHAN yang diklaim Portanigra sebagai miliknya itu sudah padat dengan
bangunan. Ada perumahan DPR, Kaveling DKI, kaveling BRI, dan juga
rumah-rumah yang dibangun perorangan. ”Saya punya sertifikat tanah ini. Saya
sendiri yang mengurusnya,’’ kata Bambang Endhar, penghuni RW 02 Meruya
Selatan yang terancam tergusur jika Portanigra mengambil lahan di sana.


Bambang memiliki lahan itu sejak 1981. Menurut dosen ini, lahan seluas 150
meter persegi itu dibeli dari anak Masum, ahli waris lahan itu, seharga Rp
700 ribu, dengan mengangsur. ”Itu bagian dari tanah seluas 2.000 meter
persegi yang di atasnya telah dibagi enam orang,” katanya. Pembelian lunas
pada 1988 dan ia mendapat akta jual-beli.


Berbekal akta itulah Bambang kemudian mengurus pembuatan sertifikat ke Badan
Pertanahan Nasional. Sejumlah persyaratan pengurusan itu dilengkapinya,
misalnya fotokopi girik induk dan girik pecahan yang disahkan lurah. Petugas
BPN juga kemudian datang mengukur lahan miliknya itu. Menurut Bambang,
sekitar dua bulan kemudian sertifikat hak milik itu kelar. ”Kalau ada
masalah, tentunya sertifikat itu tak keluar,” katanya.


Wali Kota Jakarta Barat, Fajar Panjaitan, juga menyatakan kaveling DKI yang
kini jadi kompleks perumahan itu bukan milik Portanigra. ”Kami membelinya
langsung dari warga,” kata Fajar. Bekas camat Kebon Jeruk periode 1969-1979,
Zaenuddin, bercerita, saat pembebasan kaveling DKI itu, dia ditunjuk sebagai
koordinator dalam proses tawar-menawar harga dengan warga. ”Tidak ada
Djuhri, saya dibantu RT, RW, dan lurah Meruya,” ujarnya.


Tapi, justru ulah Pemda inilah yang menurut Portanigra menabrak aturan
hukum. Menurut Yan Juanda, seharusnya kaveling-kaveling itu tidak bisa
diperjualbelikan karena statusnya dalam sengketa. Sebagai saksi yang
dilibatkan dalam gugatan Portanigra kepada Djuhri, ujar Yan, Pemda harusnya
tahu kaveling itu diblokir. ”Pemda sendiri yang memblokir,” kata Yan. ”Semua
pemblokiran itu diketahui juga oleh lurah dan camat. Janggal kalau mereka
mengaku tanah itu tidak ada masalah,” kata Yan.


Penelusuran Tempo ke sejumlah warga yang memiliki sertifikat hak milik
menunjukkan bahwa rata-rata warga mengurusnya saat tanah itu berdokumen
girik. Selain itu, ada pula yang membeli lahan dari Pemda DKI dengan dokumen
surat kaveling. Ini, misalnya, dilakukan Pemilik tabloid Cek and Ricek,
Ilham Bintang. Ilham membeli kaveling DKI blok 148 yang kini menjadi kantor
tabloidnya itu. Menurut Ilham, ia sudah memeriksa semua dokumen miliknya
sebelum diurus jadi sertifikat. Pengurusan itu makan waktu sekitar sembilan
bulan. ”Ada jeda waktu untuk melihat apakah ada yang mengklaim tanah itu,
ternyata tidak ada,” katanya.


Sejumlah aparat Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat juga menyanggah jika
ada kongkalikong dalam penerbitan sertifikat itu. Kepala BPN Jakarta Barat,
Roli Irawan, menegaskan, pihaknya menjamin sekitar 6.000 sertifikat yang
kini di tangan warga Meruya Selatan. ”Karena sudah sesuai prosedur,”
katanya. ”Tidak ada dalam catatan buku tanah menyebut tanah Meruya dijual ke
Portanigra,” katanya.


Tapi, kepada Tempo, seorang aparat BPN menunjuk lepasnya ”lahan-lahan” milik
Portanigra itu bisa jadi karena warga sendiri yang menjualnya. Itu
dilakukan, ujar sumber itu, karena mereka tidak puas dengan pembayarannya. ”Jika
pun giriknya sudah diserahkan tidak masalah. Bisa dibikin lagi dengan minta
ke lurah,” ujar sumber itu. BPN, ujarnya, mengeluarkan sertifikat karena
percaya dengan dokumen yang dikeluarkan kelurahan. ”Memang demikian sistem
pendaftaran tanah stelsel negatif,” katanya.


Ketua Agraria Watch Indonesia, M.J. Widijatmoko, juga mempunyai dugaan yang
agak mirip. ”Zaman itu bisa saja Portanigra bekerja sama dengan aparat
kekuasaan, membeli tanah warga secara murah, tapi hanya membayar uang
mukanya,” kata salah satu Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tersebut.
Warga yang kecewa, katanya, lantas menjual lahan mereka ke pihak lain. ”Belum
bisa disebut peralihan hak, karena Portanigra sendiri mengaku tidak memiliki
surat pencabutan hak dari warga,” katanya


Untuk mengurai sengkarut ini, ujar Widijatmoko, kasus ini harus diusut dari
transaksi awal pembayaran terhadap warga. ”Harganya apakah sesuai perjanjian
atau tidak,” ujarnya. ”Dan girik Portanigra harus dicek di Puslabfor, asli
atau palsu.”


Benyamin Mangkoedilaga, hakim agung yang memutuskan kasus Portanigra,
menyarankan dibentuk tim independen untuk mengusut kasus ini. Pangkal
masalahnya, ujarnya, tanah-tanah yang sudah disita dalam perkara pidana itu
diperjualbelikan dan terbit sertifikatnya. ”Biang keroknya di situ,”
ujarnya.



l l l


HINGGA kini belum ada tim khusus yang dibentuk untuk mengusut kasus Meruya.
Yang terjadi justru ”perang baru” antara Portanigara dan warga. Senin pekan
ini, Pengadilan Jakarta Barat menggelar sidang pertama gugatan warga Meruya
terhadap putusan MA yang memenangkan Portanigra.


Ratusan warga Meruya akan hadir dalam sidang ini. ”Kami siapkan dua bus
untuk mengangkut warga ke pengadilan,” kata Ketua Dewan Kelurahan Meruya
Selatan, Kaharudin Dompu. ”Kami akan mati-matian mempertahankan hak kami.”


Pertempuran di meja hijau ini dipastikan panjang dan melelahkan. ”Harus
dicari jalan lain untuk menyelesaikan kasus ini secara win-win solution,”
kata Saut M. Hasibuan, anggota Komisi Pertanahan dari Partai Damai
Sejahtera. ”Kalau tidak ini akan menjadi bom waktu.”


L.R. Baskoro, IGG Maha Adi, Kartika, dan Kurniasih Budi


Mengaduk-aduk Meruya


Kasus perebutan tanah di Meruya Selatan, Jakarta Barat, kian rumit. PT
Portanigra yakin bahwa mereka memiliki bukti kepemilikan yang sah, sedangkan
Badan Pertanahan Nasional juga mempertahankan sertifikat yang mereka
terbitkan.


Kejanggalan Porta


  1.. Portanigra telah membeli tanah warga kendati belum mengantongi izin
lokasi.

  2.. Membiarkan Djuhri membawa surat pencabutan hak (SPH), dokumen yang
seharusnya dipegang Porta selaku pembeli tanah warga.


Putusan Mahkamah Agung Portanigra berhak atas tanah seluas 44 hektare di
Meruya. Jumlah warga yang bakal terusir jika eksekusi dilakukan sekitar
20.000 (5.000 KK).


Profil Portanigra:


Didirikan di Jakarta pada 3 April 1970 di depan notaris Julizar. Pemilik:
Purwanto Rachmat dan Permadi Rachmat. Modal awal Rp 20 juta dan bergerak,
antara lain, di bidang pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan lapangan
terbang.


Dari Girik Menjadi Hak Milik


  a.. Pemilik girik membawa ke kantor kelurahan

  Lurah mengeluarkan dokumen riwayat tanah, salinan buku tanah yang
menerangkan lokasi tanah itu, pernyataan tanah tidak dalam sengketa, dan
pernyataan kepemilikan yang diketahui RT/RW, lurah dan camat.


  b.. Dokumen diperiksa bagian tata kota untuk mengecek peruntukan tanah
itu.

  c.. Dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk diproses menjadi
sertifikat hak milik.


Beberapa modus manipulasi girik menjadi sertifikat:


  a.. Bekerja sama dengan lurah menerbitkan kembali girik yang sebelumnya
dijual. Semua data sama, kecuali nama lurah dan tanggal penerbitan. Dari
sini diproses menjadi sertifikat.

  b.. Mengaku giriknya hilang dan meminta polisi menerbitkan surat
keterangan kehilangan girik. Berbekal surat keterangan ini meminta lurah
menerbitkan girik baru. Dari sini diproses menjadi sertifikat.


IGGM/LRB


Jejak Gugatan Porta


1972-1973
Direktur Utama PT Portanigra Benny Purwanto Rachmat membeli tanah 78 hektare
di Kelurahan Meruya Udik (sekarang Meruya Selatan) dari tiga kepala
lingkungan (mandor): Djuhri bin Haji Geni, Yahya bin Haji Geni, dan Muhammad
Yatim Tugono, Rp 300 per meter persegi.


1977-1979
Ketiga mandor menjual kembali tanah milik Portanigra kepada, antara lain,
Pemda DKI Jakarta (10 ha), BRI (2,5 ha), PT Copylas (5 ha), PT Intercon (10
ha), dan PT Labrata (10 ha), seharga Rp 200 per meter persegi.


1978
Operasi Pemulihan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban (Opstib) turun tangan
dalam perkara penculikan terhadap Djuhri yang dilakukan Tugono dibantu
beberapa oknum tentara. Terkuak Djuhri menjual kembali tanah yang sudah
dibebaskan Portanigra.


1983
Opstib menyerahkan berkas perkara ini ke kejaksaan. Kasus masuk pengadilan.


1985.
Djuhri dihukum 1 tahun (tidak banding).


1987.
Yahya dihukum satu tahun di tingkat banding (tidak kasasi).


1989.
Tugono dihukum 1 tahun di tingkat kasasi.


1996
Portanigra mengajukan gugatan perdata terhadap Djuhri, Yahya, dan Tugono
karena menjual kembali tanah yang sudah mereka beli. Dari 357 girik,
kejaksaan baru menyerahkan 165 girik untuk tanah seluas 43,9 hektare.


24 April 1997
Pengadilan negeri menolak gugatan Portanigra.


29 Oktober 1977
Portanigra kalah lagi di pengadilan tinggi.


26 Juni 2001
Mahkamah Agung memenangkan gugatan Portanigra. Alasannya, antara lain,
adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap Djuhri dkk.


26 April 2007
Rapat koordinasi rencana eksekusi. Keputusan: eksekusi 21 Mei 2007.


14 Mei 2007
Warga Meruya mengajukan gugatan perlawanan. Di hadapan warga, Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Haryanto menyatakan bahwa eksekusi ditunda.


23 Mei 2007
Djuhri mengajukan peninjauan kembali (PK) kasusnya ke MA.


http://www.gatra.com/artikel.php?id=104878

Kasus Hilton; Perdata atau Pidana?

KASUS dugaan korupsi pengelolaan aset Gelora Senayan, memasuki babak akhir.
Tak lama lagi, persidangan perkara yang diduga merugikan keuangan negara
hingga Rp 1,9 triliun itu, akan sampai pada putusan akhir. Apakah terdakwa
Pontjo Sutowo dan Ali Mazi akan divonis bersalah?

Perjalanan perkara tersebut di persidangan menarik untuk disimak. Dalam
sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Selasa, 1 Mei 2007),
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono menuntut kedua terdakwa dengan
hukuman tujuh tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa juga dituntut
membayar denda Rp 500 juta (secara tanggung renteng), subsider enam bulan
kurungan.

Dalam persidangan terpisah (9 Mei 2007) untuk perkara yang sama, dengan
terdakwa Robert Jeffrey Lumampouw dan Ronny Kusuma Judistiro, JPU menuntut
hukuman enam tahun penjara. Kedua terdakwa masing-masing Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) DKI Jakarta dan Kepala
Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Selain tuntutan hukuman penjara, keduanya
dituntut membayar denda Rp 300 juta.

Untuk terdakwa Ali dan Pontjo, JPU menyatakan, kedua bersalah telah
melakukan tindak pidana korupsi. Kedua terdakwa juga dinilai telah
memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan atau perekonomian negara
dengan cara memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26 dan No. atas tanah
Hotel Hilton, yang dimiliki PT Indobuildco. Pontjo Sutowo adalah Presiden
Direktur PT Indobuildco.

Perpanjangan tanah seluas 137 ribu meter persegi yang terletak di sepanjang
Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta tersebut, dilakukan
di luar Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara
(Setneg) cq. Badan Pengelola Gelora Senayan. Dasar penghitungan kerugian
negara dilakukan dengan cara mengalikan perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP) tanah tahun 2003 (Rp 14,095 juta, Red) dengan luas tanah.

JPU, untuk dakwaan primair, menjerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU
31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU Korupsi) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sedangkan dalam
dakwaan subsidair, JPU memakai Pasal 3 jo Pasal 18 UU Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.

Bermula dari Asian Games

Perkara ini sendiri dimulai dari penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta.
Untuk mempersiapkannya, Dewan Asian Games Indonesia/Komando Urusan
Pembangunan Asian Games (1959-1961) melaksanakan pembebasan tanah yang
kemudian dikenal dengan nama komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno,
termasuk tanah yang menjadi komplek Hotel Hilton. Usai Asian Games, Gubernur
DKI Jakarta pada 1971 menyetujui PT Indobuildco memanfaatkan tanah itu
selama 30 tahun. Keputusan ini diperkuat dengan adanya HGB No.26 dan 27.

Dengan sertifikat HGB No.26 dan 27 itu, PT Indobuildco mendapatkan hak
pengelolaan hingga tanggal 4 Maret 2003. Seiring perjalanan waktu, terbitlah
Keputusan Presiden No.4 Tahun 1984. berdasarkan Keppres itu, Setneg yang
diberikan kekuasaan untuk mengelola tanah meminta Kepala BPN untuk membuat
pengaturan soal pengelolaan tanah Gelora Senayan. Selanjutnya lahirlah
Keputusan No.169/HPL/BPN/89 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama
Setneg RI cq. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.

Pada 3 Juni 1999, Pontjo, selaku Presiden Direktur PT Indobuildco memberikan
surat kuasa kepada Ali Mazi, yang saat itu berprofesi sebagai advokat.
Tujuannya, melakukan pengurusan perpanjangan sertifikat HGB No.26 dan 27.
Dalam surat kuasa tersebut dilampirkan pula surat pernyataan yang menyatakan
bidang tanah sampai saat itu belum pernah dijadikan jaminan hutang.

Singkat kata, Ali mengurus perpanjangan HGB itu. Ronny Kusuma yang
menggantikan Achmad Ronny sebagai Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat,
mengusulkan kepada Kakanwil BPN DKI Jakarta untuk memberikan perpanjangan
HGB kepada Indobuildco selama 20 tahun. BPN menyetujui permohonan
perpanjangan HGB pada 13 Juni 2002. Tentu saja HPL tidak lagi bisa berlaku
efektif

Buntut Carut Marut Pertanahan

Dituduh korupsi, tentu saja Pontjo dan Ali Mazi, berupaya membela diri.
Dalam sidang Selasa, 15 Mei 2007, Pontjo Sutowo merasa menjadi korban.
Sebagai warga negara, ia mestinya mendapat perlindungan hukum, tapi justru
menjadi korban. Alasannya, upaya melakukan perpanjangan HGB No. 26 dan 27,
dilakukan sesuai prosedur hukum. Kalaupun kedua HGB tersebut berada di atas
HPL, maka itu adalah wewenang BPN. ”Saya hanya pihak pemohon. Semua wewenang
untuk memperpanjang ada di BPN,” katanya.

Pontjo juga menolak dakwaan, kalau dirinya berkolusi dengan BPN untuk
memperoleh perpanjangan itu. Menurut Pontjo, kalaupun ada kekeliruan dalam
perpanjangan HGB, selayaknya pihaknya diberikan kesempatan untuk
menyesuaikan dengan kebijakan baru.

Menurut Pontjo, sejak dikeluarkannya HGB No. 26 dan 27 di tahun 1973, selama
30 tahun tidak pernah ada gangguan, termasuk dari Sekretariat Negara. HGB
tersebut baru dipersoalkan di masa Sekretariat Negara dipimpin Yusril Ihza
Mahendra. ”Adapun upaya memperpanjang HGB adalah sebagai kewajiban saya
sebagai Presiden Direktur PT Indobuildco. Ini tanggungjawab saya sebagai
pimpinan perseroan, artinya juga tanggungjawab saya kepada pemegang saham
dan ribuan karyawan Hotel Sultan (sebelumnya bernama Hotel Hilton). Jadi
bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi anehnya saya dituntut, seolah ini
semua sebagai upaya pribadi,” katanya.

Pontjo menilai, tuntutan JPU dinilai terlalu berat. Apalagi dalam tuntutan
itu JPU juga menyatakan, jika dikemudian hari ada pihak lain yang menggugat
pemerintah RI dan Pemerintah RI dikalahkan, maka Pontjo dan Ali Mazi serta
Robert J. Lumempouw serta Ronny Kusuma Judistiro secara tanggung renteng
membayar sejumlah uang pengganti yang nilainya sama dengan harga tanah
tersebut.

Terdakwa Ali Mazi juga menilai tuduhan JPU berlebihan. Dalam pembelaannya,
Ali menyorot tuntutan ganti rugi sesuai teori hukum pertanahan, khususnya
mengenai peralihan status hukum tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang diletakan
di atas tanah HGB yang belum berakhir. “Apakah dapat dibenarkan menurut
hukum pertanahan, HPL No. 1/Gelora diletakkan di atas tanah HGB No. 26 dan
27/Gelora, tanpa proses ganti rugi, sedangkan status HGB-nya belum
 berakhir?” ia mempertanyakan.

Selain itu, Ali Mazi juga mempertanyakan penggunaan UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagai dasar dakwaan. Ali mendapat surat kuasa
mengurus HGB 3 Juni 1999. Selanjutnya, permohonan perpanjangan HGB pertama
sekali diajukannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat pada
15 Juni 1999. Padahal, kedua UU tersebut baru berlaku 16 Agustus 1999 dan 21
November 2001.

Menurut Ali Mazi, hal ini jelas melanggar azas legalitas dalam Pasal 1 ayat
(1) KUHP, yang menyebutkan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana,
kecuali aturannya ada lebih dahulu, atau ketentuan pidana harus ada lebih
dahulu daripada perbuatan itu, atau ketentuan pidana harus sudah berlaku
ketika perbuatan itu dilakukan.

Sementara itu, Ali Mukartono, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini
bersikukuh menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut JPU,
ada beberapa perbuatan sehubungan dengan perkara korupsi tersebut yang
dilakukan terdakwa setelah UU Nomor 31 Tahun 1999 berlaku. Sehingga JPU
menggunakan UU Nomor 31 Tahun 1999.

Beda pandangan antara JPU dan terdakwa, jelas sah-sah saja. Keduanya
memiliki argumentasi hukum. UU Nomor 31 Tahun 1999, jelas punya kelemahan.
Namun hal itu telah diperbaiki di UU Nomor 20 Tahun 2001, sehingga perkara
korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU 31 Tahun 1999, diperiksa dan
diputus berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971.

Namun, apa yang disampaikan Ali Mazi dan juga Pontjo pun punya pembenaran.
Menurut hemat penulis, perkara HBG eks Hilton, bukan merupakan pelanggaran
atas Undang-Undang, tetapi lebih kepada kebijakan. Dari teori administrasi
pertanahan, adalah tidak mungkin HGB ada lebih dulu dari HPL. Yang benar
adalah ada HPL dulu baru HGB.

Kasus perpanjangan HGB Hotel Hilton ini merupakan bukti carut marut
pertanahan di Tanah Air. Kasusnya membingungkan dan seperti meneruskan
kesalahan berlanjut. Sebab, tidak seluruh areal Gelora Senayan yang dimaksud
sudah disertifikatkan. Kemudian, kalau sudah tahu bahwa di tanah-tanah itu
nantinya akan menjadi HPL, mengapa masih pula bisa timbul HGB? Kalau tadi
dibilang dasarnya HGB adalah HPL, kan HPL-nya sendiri belum ada, HPL justru
ada belakangan.

Maka, vonis hakimlah yang akan menentukan, apakah perkara HGB eks Hilton ini
perkara pidana, atau semata-mata perdata, yang perkaranya telah dimenangkan
Pontjo?

Luqman B. Waskito
Pemerhati perkara hukum



[Non-text portions of this message have been removed]



_________________________
SASTRA-PEMBEBASAN, wacana sukasamasuka sastrakitakita
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/sastra-pembebasan/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/sastra-pembebasan/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[hidden email]
    mailto:[hidden email]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [hidden email]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Loading...